JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, meminta pengurus DPP Partai Golkar mengkaji kembali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Langkah tersebut guna menemukan pilihan upaya pembenahan Partai Golkar pasca ditetapkannya Ketua Umum, Setya Novanto sebagai tersangka pada kasus e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini yang perlu kami pikir. Maka yang pertama, bagaimana membangun soliditas partai sehingga partai ini bisa solid. Kemudian langkah-langkah strategis apa yang akan diambil," kata Yorrys usai bertemu Jusuf Kalla (JK) di rumah dinas wakil Presiden, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (19/7/2017).
"Karena sudah terjadi dan sudah ditetapkan. Sekarang apa langkah-langkah politik, strategi politik dalam rangka biar partai partai tetap eksis mencapai hasil-hasil yang kami sepakati bersama di 2016 lalu," tambah dia.
Untuk mencari strategi terbaik itu, JK menyarankan agar partai kembali pada Anggaran Dasa dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.
(Baca: Pertahankan Novanto Ketum, Golkar Sudah Perhitungkan Konsekuensinya)
Ketika disinggung soal pergantian pimpinan partai, menurut Yorrys, ada beberapa mekanisme yang dilakukan yakni melalui Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Namun demikian, lanjut Yorrys, tersandungnya kasus pada pimpinan di Partai Golkar baru kali ini terjadi. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan diambil perlu dipikirkan matang-matang.
"Apakah pleno nanti, apakah kita menentukan semua tingkat satu dan tingkat dua. Forumnya bagaimana, tadi beliau (JK) cuma berpesan 'sementara ini kita coba untuk konsolidasi dulu'," kata Yorrys.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
