Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertahankan Novanto Ketum, Golkar Sudah Perhitungkan Konsekuensinya

Kompas.com - 19/07/2017, 05:52 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menyadari ada implikasi terhadap citra partai dengan tetap mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum. 

Novanto kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, dampak pada elektabilitas partai bukan hanya karena kasus Novanto.

Ada kader lain yang juga tersandung masalah.

Dia mengatakan, hal ini merupakan konsekuensi dan dibahas di internal partai.

"Itu konsekuensi, itu sudah kami pikirkan, dan itulah yang kami selalu bicarakan rapat ke dalam. Bahwa ada implikasi politik terhadap elektabilitas, ya bukan hanya dia (Novanto), tapi kan banyak sekali kader-kader Golkar yang kena masalah sekarang ini. Itu pasti," kata Yorrys, usai mengikuti pertemuan Novanto bersama pengurus DPP Golkar dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, di kediaman Aburizal, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017) malam.

Baca: Golkar Beri Bantuan Hukum untuk Setya Novanto

Meski demikian, lanjut Yorrys, jajaran internal Golkar terus melakukan konsolidasi.

Dia menepis anggapan bahwa Golkar mempertahankan Novanto.

"Siapa yang pertahankan, tidak ada yang pertahankan," ujar Yorrys.

Yorrys mengatakan, Golkar tidak tinggal diam jika kemudian Novanto harus ditahan karena kasusnya.

Namun, meski Novanto berstatus tersangka, Golkar meminta semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah.

"Kan kita menganut asas praduga tak bersalah. Ini kan proses hukum masih panjang," ujar Yorrys.

DPP Golkar belum membahas kemungkinan penahanan Novanto.

 "Jangan berandai-andai. Ada juga orang tersangka, sampai sekarang belumhan) (dita" ujar Yorrys.

Golkar juga memutuskan tidak menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk mencari pengganti Novanto.

Alasannya, agar fokus menghadapi agenda politik seperti Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

Yorrys mengatakan, ada sejumlah alasan dilakukan Munaslub, seperti ketua umum meninggal dunia, atau berhalangan tetap.

"Tapi itu harus diatur dalam PO atau jutlak. Seperti musibah ini (kasus Novanto), kita jangan langsung mengambil kesimpulan, oh, pernah terjadi begitu, enggak bisa," ujar Yorrys.

"Situasi itu berbeda sekarang. Tapi yang penting sekarang itu belum pernah dibicarakan atau diwacanakan di internal partai," kata dia.

Kompas TV Setya Novanto menggelar jumpa pers pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com