Kompas.com - 19/07/2017, 05:52 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menyadari ada implikasi terhadap citra partai dengan tetap mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum. 

Novanto kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, dampak pada elektabilitas partai bukan hanya karena kasus Novanto.

Ada kader lain yang juga tersandung masalah.

Dia mengatakan, hal ini merupakan konsekuensi dan dibahas di internal partai.

"Itu konsekuensi, itu sudah kami pikirkan, dan itulah yang kami selalu bicarakan rapat ke dalam. Bahwa ada implikasi politik terhadap elektabilitas, ya bukan hanya dia (Novanto), tapi kan banyak sekali kader-kader Golkar yang kena masalah sekarang ini. Itu pasti," kata Yorrys, usai mengikuti pertemuan Novanto bersama pengurus DPP Golkar dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, di kediaman Aburizal, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017) malam.

Baca: Golkar Beri Bantuan Hukum untuk Setya Novanto

Meski demikian, lanjut Yorrys, jajaran internal Golkar terus melakukan konsolidasi.

Dia menepis anggapan bahwa Golkar mempertahankan Novanto.

"Siapa yang pertahankan, tidak ada yang pertahankan," ujar Yorrys.

Yorrys mengatakan, Golkar tidak tinggal diam jika kemudian Novanto harus ditahan karena kasusnya.

Namun, meski Novanto berstatus tersangka, Golkar meminta semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah.

"Kan kita menganut asas praduga tak bersalah. Ini kan proses hukum masih panjang," ujar Yorrys.

DPP Golkar belum membahas kemungkinan penahanan Novanto.

 "Jangan berandai-andai. Ada juga orang tersangka, sampai sekarang belumhan) (dita" ujar Yorrys.

Golkar juga memutuskan tidak menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk mencari pengganti Novanto.

Alasannya, agar fokus menghadapi agenda politik seperti Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

Yorrys mengatakan, ada sejumlah alasan dilakukan Munaslub, seperti ketua umum meninggal dunia, atau berhalangan tetap.

"Tapi itu harus diatur dalam PO atau jutlak. Seperti musibah ini (kasus Novanto), kita jangan langsung mengambil kesimpulan, oh, pernah terjadi begitu, enggak bisa," ujar Yorrys.

"Situasi itu berbeda sekarang. Tapi yang penting sekarang itu belum pernah dibicarakan atau diwacanakan di internal partai," kata dia.

Kompas TV Setya Novanto menggelar jumpa pers pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Nasdem Usung Anies Jadi Bakal Capres, Ini Komentar Ketum PAN

Nasdem Usung Anies Jadi Bakal Capres, Ini Komentar Ketum PAN

Nasional
Hujan Kritik Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, DPR Tak Gubris

Hujan Kritik Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, DPR Tak Gubris

Nasional
Usai Sudrajad Dimyati jadi Tersangka, KY Perketat Seleksi Calon Hakim Agung

Usai Sudrajad Dimyati jadi Tersangka, KY Perketat Seleksi Calon Hakim Agung

Nasional
Nasdem Usung Anies jadi Capres, Gerindra: Mari Berkompetisi Sehat

Nasdem Usung Anies jadi Capres, Gerindra: Mari Berkompetisi Sehat

Nasional
AKBP Ferli Hidayat Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan, Anggota Komisi III: Apresiasi untuk Kapolri

AKBP Ferli Hidayat Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan, Anggota Komisi III: Apresiasi untuk Kapolri

Nasional
Kemendagri Minta Pemerintah Desa Ikut Kendalikan Inflasi di Wilayahnya

Kemendagri Minta Pemerintah Desa Ikut Kendalikan Inflasi di Wilayahnya

Nasional
KPK Masih 'Wait and See' Sebelum Kembali Panggil Lukas Enembe

KPK Masih "Wait and See" Sebelum Kembali Panggil Lukas Enembe

Nasional
Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Nasional
Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Nasional
DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

Nasional
KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

Nasional
Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.