KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka Kasus E-KTP

Kompas.com - 17/07/2017, 19:03 WIB
Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai diperiksa di Jakarta, Jumat (14/7/2017).  Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGKetua DPR Setya Novanto meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai diperiksa di Jakarta, Jumat (14/7/2017). Setya Novanto diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka.

Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).
Menurut Agus, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa KPK sebelumnya meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek e-KTP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

Hal itu dijelaskan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).

"Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong," ujar jaksa KPK Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 2.057 Kasus Baru Covid-19, Jateng Tertinggi dengan 308

UPDATE: Sebaran 2.057 Kasus Baru Covid-19, Jateng Tertinggi dengan 308

Nasional
Puan Tekankan Pentingnya Rencana Global Akhiri Pandemi

Puan Tekankan Pentingnya Rencana Global Akhiri Pandemi

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 10 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 10 Saksi

Nasional
UPDATE: 49.655.718 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 49.655.718 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 38.652 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 38.652 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kata Istana soal Calon Panglima TNI Baru

Ini Kata Istana soal Calon Panglima TNI Baru

Nasional
Sebaran 124 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 124 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Soal TWK Pegawai KPK, Jubir Jokowi: Presiden Hormati Kesopanan Ketatanegaraan

Soal TWK Pegawai KPK, Jubir Jokowi: Presiden Hormati Kesopanan Ketatanegaraan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 pada Anak Pasca-PTM dan Pembukaan Mal

Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 pada Anak Pasca-PTM dan Pembukaan Mal

Nasional
KPU Akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

KPU Akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

Nasional
Wapres: Peran Masyarakat Tetap Utama dalam Tangani Covid-19

Wapres: Peran Masyarakat Tetap Utama dalam Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: 275.768 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 3,98 Persen

UPDATE: 275.768 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 3,98 Persen

Nasional
Fraksi PDI-P Minta Pemerintah Timbang Ulang Pemilu 15 Mei 2024, Ini Alasannya

Fraksi PDI-P Minta Pemerintah Timbang Ulang Pemilu 15 Mei 2024, Ini Alasannya

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.551, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.031.099

UPDATE: Bertambah 3.551, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.031.099

Nasional
UPDATE 28 September: Tambah 124 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 141.709

UPDATE 28 September: Tambah 124 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 141.709

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.