JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan hubungan PAN dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan baik-baik saja. Hal tersebut disampaikannya menanggapi seruan PDI-P agar PAN keluar dari partai koalisi pemerintah.
"PAN sama PDI-P, ah asik-asik saja tuh, aman-aman saja. Kemarin saya telponan sama Pak Hasto (Sekjen PDI-P). Semalam sama Ibu Puan enggak ada apa, lancar-lancar, baik-baik," kata Zulkifli, Minggu (16/7/2017).
Hal tersebut disampaikannya usai acara halal bihalal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di DPP PKS di Jakarta Selatan.
Namun, Zulkifli tidak menjelaskan isi percakapannya telponnya dengan Hasto dan Puan. Ia menjawab singkat saat dimintai tanggapan mengapa PAN yang merupakan partai di koalisi pemerintah berseberangan soal Perppu Ormas ini.
(Baca: Sekjen PDI-P Sarankan Jokowi Evaluasi Kursi PAN karena Tak Loyal)
"Makanya kita lihat dulu isi (perppu) nya apa," ujar Zulkifli.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap PAN yang tidak kompak dalam menyikapi Perppu Ormas. Padahal, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung adanya perppu tersebut.
Namun, PAN yang juga merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah justru menyatakan penolakan.
Hasto meminta PAN untuk menegaskan sikapnya. Jika memang tak ingin mendukung kebijakan yang diambil Jokowi, maka Hasto menyarankan PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintahan.
(Baca: PAN: Koalisi Pemerintah Hak Jokowi, Bukan PDI-P)
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada Rabu (12/7/2017) siang. Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.
Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham. Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap anti-Pancasila.