Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Redistribusi Lahan Siap Dilaksanakan di 6 Daerah Pulau Jawa

Kompas.com - 14/07/2017, 16:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan, program redistribusi lahan siap dilaksanakan.

"Ada enam daerah di Pulau Jawa yang sudah ditetapkan jadi prioritas program. Dua di Jabar, dua di Jateng, dan dua di Jatim," ujar Darmin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor Jawa Barat, Jumat (14/7/2017).

"Presiden jadi tinggal memilih mana yang mau di-launching pertama," lanjut dia.

Darmin enggan menjelaskan siapa saja kelompok masyarakat yang ditargetkan sebagai penerima program tersebut.

Ia memastikan, kelompok masyarakat itu murni berasal dari masyarakat setempat, bukan perusahaan.

"Dari enam daerah itu sudah banyak masyarakat yang siap," ujar Darmin.

Baca: Redistribusi Lahan Pertama Sasar Petani

Untuk tahap selanjutnya, Darmin mengatakan, pondok pesantren dan koperasi akan menjadi penerima program.

Harus produktif

Secara sederhana, program ini berbentuk pemberian hak guna seluas bidang tanah milik BUMN kepada masyarakat untuk dikelola.

"Misalnya diberikan lahan 1.000 hektare untuk holtikultura ya, bisa melon, cabai, jagung dan lain-lain," ujar Darmin.

Hak guna itu memiliki jangka waktu, misalnya 30 tahun.

Setiap lima tahun, pemerintah akan mengecek apakah lahan itu produktif atau tidak.

Jika tidak, pemerintah akan mengevaluasi di mana letak kesalahannya.

Dalam evaluasi itu, jika ditemukan kesalahan ada pada masyarakat yang mengelola, maka pemerintah akan mengganti dengan kelompok masyarakat yang lain.

Demi kelancaran produktivitas lahan, pemerintah menugaskan pendamping bagi masyarakat pengelola lahan.

"Selain itu, kami sediakan off taker-nya. Karena kalau tidak ada off taker-nya, bank tidak akan mau kasih pinjam uang (modal)," papar Darmin.

Kompas TV Siasat Ubah Lahan Sempit dan Kumuh Jadi Kebun Jeruk
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com