Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teguh Juwarno Bantah Kenal Pengusaha Pelaksana Proyek E-KTP

Kompas.com - 10/07/2017, 14:59 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Teguh Juwarno mengaku tak mengenal pengusaha pelaksana proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Hal itu disampaikannya setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, Andi telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sama sekali saya tidak kenal, tidak pernah berhubungan, apalagi berkomunikasi dengan dia," kata Teguh, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Namun, pernyataan Teguh bertentangan dengan surat dakwaan jaksa KPK.

Baca: Teguh Juwarno Diduga Terima 167.000 Dollar AS dalam Kasus E-KTP

Dalam dakwaan, Teguh merupakan salah satu Pimpinan Komisi II DPR yang ikut dalam pertemuan pada Mei 2010.

Pertemuan itu dilakukan sebelum rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR.

Pada pertemuan tersebut, Andi Narogong disebut salah satu yang hadir di samping sejumlah anggota DPR, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan lainnya.

Teguh enggan menjawab saat disinggung apakah ia pernah ikut pertemuan dengan Andi Narogong dan sejumlah pihak tersebut.

Baca: Sakit, Teguh Juwarno Bantah Hadiri Pertemuan Informal soal E-KTP

Dia juga tidak tahu-menahu ihwal namanya disebut dalam dakwaan jaksa.

"Ya saya tidak tahu," ujar Teguh.

Teguh mengatakan, pada pemeriksaan hari ini, hal yang disampaikannya tidak berbeda dengan yang pernah diutarakannya pada persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor.

"Apa yang saya sampaikan tidak berbeda dengan apa yang sudah saya sampaikan di bawah sumpah dalam persidangan e-KTP yang lalu. Tidak ada penambahan, praktis sama pertanyaan yang lama seperti yang saya sampaikan di persidangan," ujar Teguh.

Kompas TV KPK Periksa Mantan Anggota Komisi II DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com