Pimpinan Komisi II Dukung Pemindahan Ibu Kota Dimulai 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menilai, rencana pemindahan ibu kota Indonesia merupakan gagasan yang tepat.

Kondisi Jakarta saat ini dinilainya sudah sangat padat.

"Melihat kondisi Ibu Kota Jakarta ini memang sudah seharusnya wacana atau rencana Pemerintah memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta perlu untuk kita dukung," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Di samping itu, pemindahan ibu kota juga untuk pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Nantinya, pusat pemerintahan akan dipindahkan ke ibu kota tersebut.

(baca: Kemungkinan Besar, Ibu Kota Akan Dipindah ke Kalimantan)

Semua instansi, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif juga akan dipindahkan.

Amali mencontohkan pemindahan pusat Pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

Aktivitas Pemerintahan, menurut dia, berjalan sangat efektif karena terpusat pada satu tempat.

Ia memperkirakan, pemindahan memakan waktu lebih dari lima tahun atau sekitar dua periode Pemerintahan.

"Pengalaman di negara lain di atas lima tahun. Satu atau dua periode Pemerintahan," tuturnya.

(baca: Soal Pemindahan Ibu Kota, Fadli Zon Sebut Pemerintah Mimpi)

Politisi Partai Golkar itu berharap, tahapan pemindahan sudah dapat dilakukan secara perlahan mulai tahun depan.

"Dengan pernyataan kepala Bappenas kemarin kami melihat ini sudah serius. Dan kami harapkan kalau perencanaannya selesai tahun ini, tahun depan sudah ada action apa yang bisa dilalukan 2018, 2019 dan seterusnya," kata dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Joko Widodo.

(baca: Pemerintah Dinilai Tak Transparan soal Rencana Pemindahan Ibu Kota)

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Bambang memastikan, ibu kota tidak akan berada di Pulau Jawa.

"Kemungkinan besar (ibu kota dipindah) di Pulau Kalimantan. Tapi spesifik dimananya di Kalimantan, itu yang masih akan kami finalkan," kata Bambang.