Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly Harap Parpol Utamakan Kepentingan Bangsa Saat Bahas RUU Pemilu

Kompas.com - 04/07/2017, 15:38 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berharap agar Undang-Undang Pemilu segera disahkan.

Saat ini pembahasan rancangan UU tersebut terhambat soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold. Rencananya, pengambilan keputusan pembahasan RUU Pemilu terkait lima isu krusial, dilakukan pada 20 Juli 2017.

"Saya berharap itu tidak molor lagi, karena kasihan nanti penyelenggara (terhambat dalam bekerja), tahapan sudah dekat lagi dan harus segera simulai. Kalau RUU molor itu repot sekali," ujar Jimly di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).

Jimly menilai persoalan mengenai ambang batas lebih didominasi kepentingan partai terkait proses pencalonan presiden, dan bukan demi kepentingan publik.

"Jadi sebaiknya hal-hal yang sifatnya bukan untuk kepentingan bangsa dan negara itu nomor dua-lah. Yang penting dinomorsatukan itu segera, jangan ditunda-tunda," kata Jimly.

Jimly berharap ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR menanggapi isu ambang batas pencalonan presiden pada RUU Pemilu.

"Jadi harapan kita DPR dengan pemerintah segera bermusyawarah dengan baik," kata Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) tersebut.

(Baca juga: Pembahasan RUU Pemilu dan Konflik Kepentingan Partai Politik)

Lebih jauh, menurut Jimly, tidak masalah jika ada perubahan pada ambang batas. Namun, sedianya perubahan tersebut tidak terlalu ekstrem.

Menurut Jimly, angka yang cukup ideal untuk ditetapkan pada ambang batas pencalonan presiden adalah 10 persen.

"Jadi logika untuk adanya perubahan penyesuaian masuk akal. Tapi kalau 0 persen itu kan tidak konsolidasi, terlalu ekstrem," kata Jimly.

Soal kekhawatiran akan adanya banyak pasangan calon presiden dan wakilnya, Jimly menilai sedianya hal itu tidak menjadi persoalan yang sulit.

"Kan ini soal kesepakatan saja. Mengenai jumlah paslon (pilpres) enggak usah khawatir, paling banyak lima. Banyak kan enggak apa-apa, kan nanti dua tahap," kata Jimly.

Kompas TV Lantas seperti apa hasil dari rapat pembahasan RUU pemilu yang digelar?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com