Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Novel Sebut Nama Jenderal yang Diduga Terlibat Penyiraman Air Keras

Kompas.com - 16/06/2017, 14:16 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan mendalami pernyataan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Novel menyebut ada perwira tinggi Polri yang terlibat dalam penyiraman air keras ke wajahnya.

Nanun, Tito meminta Novel untuk lugas menyebut siapa oknum yang dimaksud disertai bukti yang kuat.

"Itu yang penting. Sebut namanya siapa, buktinya apa?" ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

 

(baca: Ucapan Novel soal Keterlibatan Jenderal Polisi Harus Jadi Perhatian Jokowi)

Jika Novel bisa melampirkan bukti yang mendukung pernyataannya, Tito menjamin akan memproses oknum tersebut.

Ia juga akan terbuka mengusut dugaan pelanggaran pati Polri yang dimaksud.

"Tapi kalau seandainya tidak ada buktinya, tentu saya menyayangkan karena intitusi Kepolisian jadi negatif pandangannya," kata Tito.

(baca: Ketua Komisi III: Pernyataan Novel soal Keterlibatan Jenderal Polisi Bikin Gaduh)

Pernyataan Novel itu akan jadi informasi sumir sehingga menimbulkan berbagai spekulasi. Tak hanya itu, di internal kepolisian nantinya bisa muncul rasa saling curiga.

Oleh karena itu, Kapolri berencana menemui pimpinan KPK pada Senin (19/6/2017), untuk membahas dua hal. Salah satunya soal pernyataan Novel kepada media "Time" itu.

"Kemudian koordinasi perkembangan penanganan penyidikan kasus penganiayaan Novel," kata Tito.

(baca: Polri Ingatkan Novel Ada Implikasi Hukum jika Pernyataannya Tak Benar)

Penyidik Polda Metro Jaya nantinya akan kembali memeriksa Novel di Singapura untuk mengkonfirmasi apa yang dia sampaikan ke media.

Sekaligus memperjelas siapa oknum jenderal Polri yang dia maksud.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com