Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Novel Sebut Nama Jenderal yang Diduga Terlibat Penyiraman Air Keras

Kompas.com - 16/06/2017, 14:16 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan mendalami pernyataan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Novel menyebut ada perwira tinggi Polri yang terlibat dalam penyiraman air keras ke wajahnya.

Nanun, Tito meminta Novel untuk lugas menyebut siapa oknum yang dimaksud disertai bukti yang kuat.

"Itu yang penting. Sebut namanya siapa, buktinya apa?" ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

 

(baca: Ucapan Novel soal Keterlibatan Jenderal Polisi Harus Jadi Perhatian Jokowi)

Jika Novel bisa melampirkan bukti yang mendukung pernyataannya, Tito menjamin akan memproses oknum tersebut.

Ia juga akan terbuka mengusut dugaan pelanggaran pati Polri yang dimaksud.

"Tapi kalau seandainya tidak ada buktinya, tentu saya menyayangkan karena intitusi Kepolisian jadi negatif pandangannya," kata Tito.

(baca: Ketua Komisi III: Pernyataan Novel soal Keterlibatan Jenderal Polisi Bikin Gaduh)

Pernyataan Novel itu akan jadi informasi sumir sehingga menimbulkan berbagai spekulasi. Tak hanya itu, di internal kepolisian nantinya bisa muncul rasa saling curiga.

Oleh karena itu, Kapolri berencana menemui pimpinan KPK pada Senin (19/6/2017), untuk membahas dua hal. Salah satunya soal pernyataan Novel kepada media "Time" itu.

"Kemudian koordinasi perkembangan penanganan penyidikan kasus penganiayaan Novel," kata Tito.

(baca: Polri Ingatkan Novel Ada Implikasi Hukum jika Pernyataannya Tak Benar)

Penyidik Polda Metro Jaya nantinya akan kembali memeriksa Novel di Singapura untuk mengkonfirmasi apa yang dia sampaikan ke media.

Sekaligus memperjelas siapa oknum jenderal Polri yang dia maksud.

Sebelumnya, Novel menduga serangan pada dirinya terkait sejumlah kasus korupsi yang dia tangani.

Sejak menjadi penyidik KPK, setidaknya enam kali Novel menerima serangan.

Novel sempat mendapat informasi bahwa ada perwira tinggi Polri yang terlibat dalam kasus itu. Namun, ia menepisnya.

Hingga dua bulan berlalu, pelakunya tak kunjung tertangkap. Akhirnya, ia mulai mempertimbangkan kebenaran informasi tersebut.

Ia pun menduga ada "orang kuat" di balik serangan kepada dirinya.

"Awalnya saya mengira informasi itu salah. Tapi setelah dua bulan dan kasus itu belum juga selesai, saya mengatakan (kepada yang memberi informasi itu), sepertinya informasi itu benar," kata Novel, sebagaimana dikutip dari "Time".

Kompas TV Kondisi Membaik, Namun Mata Kiri Novel Masih Parah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com