Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konsumen 900 VA Tetap Bisa Dapat Subsidi Listrik, Ini Caranya...

Kompas.com - 14/06/2017, 15:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsumen listrik 900 VA yang protes karena dialihkan ke tarif nonsubsidi ternyata bisa masuk kembali ke kategori tarif subsidi.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, konsumen tersebut harus memiliki surat keterangan miskin dari kelurahan tempat berdomisili.

"Silahkan ajukan ke kelurahan setempat, minta surat keterangan miskin. Lalu datanya itu akan masuk ke kecamatan," ujar Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Data dari kecamatan itu akan digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk menentukan konsumen mana yang layak untuk diberi subsidi.

(Baca: Ini Penjelasan Dirut PLN soal Subsidi Listrik...)

Otomatis, konsumen yang terdaftar sebagai penerima Surat Keterangan Miskin akan diberikan subsidi untuk listrik.

"Setiap bulan kan direkonsiliasi datanya oleh PLN. Enaknya, PLN itu ngeceknya gampang, 'by name by address'. Tinggal dipadankan saja," ujar Sofyan.

Lewat mekanisme seperti itu, lanjut Sofyan, tingkat ketepatan sasaran penerima subsidi listrik diyakini akan semakin baik.

Diketahui, pemerintah menyubsidi dua golongan konsumen, yakni konsumen dengan penggunaan listrik 450 VA dan 900 VA.

Untuk konsumen 450 VA per 1 Januari 2017, jumlahnya meningkat dari 15,5 juta menjadi sekitar 23 juta konsumen.

Jumlah subsidi yang diberikan pemerintah untuk kategori ini, sebesar Rp 23.94 triliun.

Sementara, untuk konsumen 900 VA, jumlah awalnya sekitar 22 juta. PLN kemudian mengalihkan sekitar 18 juta konsumen ke tarif nonsubsidi.

(Baca: Warga Resah soal Kebijakan Pemerintah Cabut Subsidi Listrik 900 VA)

Sebab setelah dicek secara by name by address, mereka adalah kalangan ekonomi menengah ke atas.

Meski demikian, masih ada sekitar 4 juta konsumen 900 VA yang masih menerima subsidi. Jumlah subsidi bagi konsumen jenis ini senilai Rp 5,78 triliun.

Artinya, total pemerintah mensubsidi sekitar 27,2 juta konsumen listrik di Indonesia dengan anggaran sekitar Rp 29 triliun.

Kompas TV Subsidi Listrik Dicabut, Masyarakat Menjerit

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com