Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UKP Pembinaan Pancasila Punya Tiga Deputi, Apa Saja?

Kompas.com - 09/06/2017, 17:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) akan memiliki tiga deputi. Ada deputi pengkajian dan materi, deputi advokasi, serta deputi pengendalian dan evaluasi.

Kepala UKP-PIP Yudi Latif mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok siapa saja yang akan ditunjuk menjadi kepala deputi. Yudi pun mendiskusikan hal ini dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

"Yang jelas ini mengkombinasikan antara keahlian dengan representasi keragaman Indonesia lah. Jadi representasi golongan tapi profesional," kata Yudi usai perteuman dengan Pramono.

Yudi mengatakan, deputi pengkajian dan materi akan membuat semacam roadmap tentang pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, bahan-bahan ajar untuk Pancasila di sekolah-sekolah juga dipersiapkan.

(Baca: Optimisme Mewariskan Pancasila...)

"Kemudian juga menyediakan semacam modul-modul untuk sosialisasi di berbagai kelembagaan dan kementerian," ucap Yudi.

Sementara deputi advokasi akan bertugas melakukan advokasi akan melakukan advokasi untuk pelaksanaan program-program sosialisasi Pancasila di berbagai kementerian dan masyarakat.

"Memproduksi berbagai konten-konten digital, konten macam-macam," ucap Yudi.

(Baca: Bagaimana UKP-PIP Sosialisasikan Pancasila dengan Cara Kekinian?)

Terakhir, deputi pengendalian dan evaluasi akan melakukan pengukuran apakah program-program pembangunan di kementerian sejalan dengan Pancasila.

"Kita juga membuat indeks-indeks, misalnya indeks seberapa Pancasilais kota-kota di Indonesia," ucap Yudi.

Pramono Anung berharap masalah organisasi dan administrasi UKP-PIP bisa segera selesai dalam waktu dekat. Unit ini harus bekerja cepat karena masa kerjanya mengikuti masa jabatan Jokowi, yakni hingga 2019 mendatang.

"Saya harap hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan sebagainya, bisa diselesaikan sebelum Idul Fitri," ucap Pramono.

Kompas TV Mahfud MD menyatakan, penyebutan nama politisi seperti Amien Rais adalah hal yang biasa terjadi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com