Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pantau Perkembangan, PKB Belum Pastikan Kirim Kader ke Pansus KPK

Kompas.com - 31/05/2017, 17:53 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum memastikan bakal mengirim kader ke panitia khusus (pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan, pihaknya masih memantau dinamika dan isu utama yang berkembang di pansus.

"Sampai sekarang belum (memutuskan). Kami lihat dulu perkembangannya," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu di Graha Gus Dur kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).

Menurut Cak imin, PKB mempertimbangkan banyak hal untuk membuat keputusan.

(Baca: PAN Masih Pertimbangkan Kirim Anggota ke Pansus Angket KPK)

 

Namun jika pun nantinya mengirimkan kader ke Pansus, hal itu untuk memperkuat dan menjaga KPK dari upaya pelemahan.

"Kami berjuang di dalam juga bisa jadi salah satu alaternatif," kata dia.

Namun demikian, Cak Imin menilai, dikirimkan atau tidaknya kader PKB, Pansus Angket KPK akan tetap berjalan.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ida Fauziah mengatakan, fraksinya tetap pada posisi menolak hak angket terhadap KPK.

(Baca: Babak Baru Hak Angket DPR terhadap KPK)

Sikap PKB akan ditentukan dalam rapat Badan Musyawarah.

Sementara itu, anggota-anggota fraksinya yang duduk di Badan Legislasi diminta untuk melakukan kajian, terutama soal tafsir dari ketentuan hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Kompas TV Hak angket DPR terhadap KPK kini memasuki babak baru.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com