Menurut Agung Laksono, Jumlah Komisi yang Ditambah, Bukan Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPR, Agung Laksono, menilai semestinya untuk peningkatan kinerja DPR, bukan jumlah pimpinan yang ditambah.

Menurut Agung, penambahan kursi Pimpinan DPR tak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja Dewan.

Hal itu disampaikan Agung menanggapi usulan penambahan Pimpinan DPR menjadi 7 orang dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Dalam usulan terbaru, Pimpinan DPR ingin ditambah menjadi 7 kursi (bertambah 2 kursi), Pimpinan MPR menjadi 11 kursi (bertambah 6 kursi), dan Pimpinan DPD menjadi 5 kursi (bertambah 2 kursi).

"Dalam rangka parliamentary reform, itu yang diperbanyak kan mestinya komisi supaya lebih indepth mengawasi pemerintah," kata Agung saat dihubungi, Minggu (28/5/2017).

(baca: Ini Beban Negara jika Pimpinan MPR, DPR dan DPD Ditambah 10 Orang)

Ia mengatakan, komisi selaku Alat Kelengkapan Dewan (AKD) memiliki peran penting dalam kinerja Dewan.

Sebab, komisi langsung berhadapan dengan permasalahan yang riil seperti pengawasan kinerja pemerintah dan pengkajian serta pembahasan rancangan undang-undang.

(baca: Badan Legislasi DPR: Penambahan Jumlah Pimpinan DPD untuk Rekonsiliasi)

Ia memahami bila usulan penambahan kursi Pimpinan DPR merupakan salah satu bentuk politik akomodatif yang terjadi sebagai imbas dari dualisme antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR.

Kendati demikian, ia menilai, semestinya politik akomodatif tidak dilakukan di pucuk Pimpinan DPR, melainkan di pembentukan komisi atau AKD lainnya, sehingga memberi pengaruh signifikan pada peningkatan kinerja DPR.

"Jadi politik akomodatifnya bisa dilakukan di AKD karena itu membawa pengaruh signifikan untuk peningkatan kinerja DPR. Baku aturnya di situ. Itu baru namanya gila kerja, bukan gila jabatan," lanjut Agung.