Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama Berharap Hilal Bisa Dilihat

Kompas.com - 26/05/2017, 17:52 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Melalui metode astronomi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menyebut kemungkinan besar awal bulan puasa Ramadhan jatuh pada, Sabtu (27/5/2017).

Tak berbeda dengan Muhammadiyah yang telah menentukan awal bulan puasa Ramadhan 2017 yang akan jatuh pada esok hari.

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa jika dari metode hisab atau perhitungan, hilal dimungkinkan sudah bisa dilihat karena berada di atas dua derajat ufuk.

"Tapi tetap ini sebatas kemungkinan karena didasarkan perhitungan. Nah ini yang harus dikonfirmasi melalui rukyat, penglihatan," kata Lukman di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (27/5/2017).

Meski demikian, Lukman tetap berharap pemantauan yang dilakukan Kementerian Agama RI, di 77 titik di seluruh provinsi di Indonesia bisa melihat hilal.

(Baca: Kapan Awal Puasa Ramadhan 2017?)

"Jadi kita berdoa mudah-mudahan di antara petugas-petubas yang kita sebar di seluruh titik di Tanah Air ini ada yang bisa melihat hilal itu," kata Lukman.

Nantinya, kata Lukman, jika dari 77 titik pemantauan tersebut hilal tak bisa dilihat. Maka, awal puasa Ramadhan 1438 H jatuh pada hari Minggu (28/5/2017).

"Tapi kalau tidak ada satu pun yang melihat hilal. Maka ya bulan Sya'ban ini akan digenapkan menjadi 30 hari. Lalu kemudian 1 Ramadhan baru hari Ahad, minggunya," kata dia.

Diketahui, Kemenag RI akan menggelar sidang itsbat untuk menetapkan kapan waktu umat muslim Indonesia akan mulai menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1438H, petang ini, Jumat, (26/5/2017). Sidang itsbat tersebut akan digelar di Auditorium HM. Rasjidi, Kemenag RI, Jl. MH. Thamrin 6, Jakarta Pusat.

(Baca: Awal Puasa Ramadhan 2017, Muhammadiyah Sudah Pastikan 27 Mei)

Sidang itsbat merupakan wujud kebersamaan antara pemerintah dengan ormas islam dan instansi terkait dalam mengambil keputusan penentuan awal bulan Ramadan 1438 Hijriah.

Proses sidang akan dimulai pukul 17.00 WIB, diawali dengan pemaparan dari tim hisab dan rukyat Kemenag tentang posisi hilal menjelang awal Ramadan 1438H. Laporan hasil rukyatul hilal dari lokasi pemantauan dan dan data hisab posisi hilal awal Ramadan tersebut akan dimusyawarahkan untuk diambil keputusan penetapan awal puasa tahun ini.

Sidang istbat juga akan dihadiri oleh Duta Besar negara-negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Selain itu, Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, pakar falak dari Ormas-ormas Islam, dan tim hisab dan rukyat Kemenag.

Kompas TV Polisi: Tidak Ada Ormas-Ormas yang Melakukan "Sweeping"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com