Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar Jokowi soal Pendukung Ahok yang Kecewa...

Kompas.com - 26/05/2017, 10:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski belum ada survei resmi, namun muncul fenomena pendukung Basuki Tjahaja Purnama yang kecewa terhadap Presiden Joko Widodo.

Kekecewaan itu terkait kasus penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga akhirnya Ahok divonis bersalah dan dihukum dua tahun penjara.

Seperti diketahui, Jokowi adalah kawan lama Ahok. Mereka sempat berduet ketika memimpin DKI Jakarta.

Dalam acara 'Jokowi di Rosi' yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (25/5/2017), Jokowi merespons fenomena tersebut.

"Kalau sudah masuk ke wilayah hukum, kita semua harus tahu, tidak bisa diintervensi," ujar Jokowi.

(baca: Soal Jusuf Kalla Dukung Anies-Sandi, Ini Kata Jokowi)

Siapapun harus menghormati hukum, mulai dari penyelidik Polri, jaksa penuntut umum hingga hakim.

Sekali lagi, Jokowi menegaskan, dirinya tidak bisa mengintervensi.

"Tidak bisa kita mengintervensi hukum, karena itu adalah wilayah yudikatif dan kita ada di eksekutif. Rakyat harus tahu itu," ujar Jokowi.

 

(baca: Jokowi Akui Beda Pandangan dengan JK di Pilkada DKI, tetapi Tetap Akur)

Jokowi menegaskan, hal ini akan menjadi pembelajaran bagi rakyat Indonesia. Rakyat jangan berpikir seorang Presiden bisa seenaknya memasuki 'trias politica'.

Batas-batas eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak bisa diterabas begitu saja demi sebuah kepentingan politik.

Jokowi yakin bahwa masyarakat, khususnya para pendukung Ahok, akan semakin dewasa dalam berpandangan.

"Pembelajaran seperti ini yang membuat rakyat semakin matang dan dewasa. Mana wilayah politik, mana hukum, mana pemerintahan, eksekutif dan wilayah yudikatif. Rakyat harus semakin tahu," ujar Jokowi.

Soal keputusan hukum tersebut diterima atau tidak, Jokowi mempersilahkan mereka, khususnya yang tidak terima atas putusan itu, untuk menyuarakan pendapatnya di ruang-ruang yang telah disediakan undang-undang.

"Kita suka atau tidak suka, ya silahkan menyampaikan pada ruang-ruang yang ada. Tetapi bahwa itu sudah diputuskan oleh majelis hakim, ya harus kita hormati. Setiap individu akan berbeda-beda suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, berbeda-beda," ujar Jokowi.

Kompas TV Ditanya oleh Rosianna Silalahi mengenai suka "ngevlog", Presiden Joko Widodo menjawab sudah lama bermain media sosial.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com