Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Jadi Tak Solid Sejak Novanto Terlibat Korupsi E-KTP

Kompas.com - 21/05/2017, 23:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengkritik tajam kebijakan partainya sendiri di bawah kepemimpinan Ketua Umum Setya Novanto.

Langkah-langkah politik yang dilakukan Novanto serta kroni-kroninya dinilai menunjukkan dua hal, yakni kepanikan Novanto yang tengah dirundung perkara korupsi dan ketidaksolidan partai.

"Langkah-langkah internal Partai Golkar sekarang ini menunjukan dirinya (Novanto) panik dan tidak solid," ujar Doli dalam sebuah diskusi bertajuk refleksi kepemimpinan Setya Novanto di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).

Langkah-langkah yang menunjukkan kepanikan Novanto dan ketidaksolidan Golkar tersebut dilakukan sejak tanggal 9 Maret 2017 di mana Novanto disebut terlibat perkara korupsi e-KTP dalam sebuah persidangan.

Novanto pun mulai melancarkan sejumlah langkah yang dinilai Doli merupakan upaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Langkah pertama yang dimaksud, yakni memberi dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Padahal waktu itu kami sudah katakan bahwa prosesnya (internal mendukung Basuki) terlalu terburu-buru dan itu kelihatan hanya demi kepentingan beberapa orang saja," ujar Doli.

"Dan yang paling penting, dukungan tersebut sangatlah bertentangan dengan karakteristik Partai Golkar yang nasionalis religius. Terbukti akhirnya (Basuki) kalah kan?" lanjut dia.

Baca: Doli Paparkan Sejumlah Masalah Novanto Selama Jabat Ketum Golkar

Langkah Golkar yang dinilai bentuk kepanikan Novanto dan ketidaksolidan Golkar selanjutnya, yakni munculnya usul nota dari Fraksi Golkar ke pimpinan DPR RI untuk mendorong Presiden Joko Widodo mencabut status cegah dan tangkal Novanto dalam perkara korupsi e-KTP.

"Ada juga soal permintaan fraksi Golkar yang meminta merevisi Undang-Undang KPK. Bahkan, yang terakhir itu kemarin mendorong hak angket untuk KPK. Jadi ini sudah ke mana-mana ini," ujar Doli.

Oleh sebab itu, Doli beserta sejumlah tokoh Partai Golkar lainnya mendorong supaya Novanto segera diganti oleh sosok yang lebih baik.

Kompas TV Jaksa Cecar Olly Terkait Prosedur Penganggaran di Banggar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com