Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Bebas Bersyarat, Urip Tri Gunawan Dapat Remisi 51 Bulan

Kompas.com - 16/05/2017, 17:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Urip Tri Gunawan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terpidana kasus suap penanganan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu sudah menjalani 2/3 masa tahanan, serta memenuhi berbagai persyaratan lain.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Dusak mengakui, jika hanya mengacu pada masa hukuman 20 tahun penjara, Urip yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2008 itu belum menjalani 2/3 dari masa hukumannya.

Namun, Urip mendapatkan berbagai remisi selama di penjara sehingga masa tahanannya pun berkurang.

"Jadi 20 tahun, dikurangi dengan remisinya, itulah yang dihitung," kata Wayan kepada Kompas.com, Selasa (16/5/2017).

Menurut Wayan, total remisi yang didapatkan oleh Urip adalah 51 bulan.

(Baca: Urip Bebas Bersyarat, KPK Minta Kemenkumham Beri Penjelasan)

Remisi itu terdiri dari remisi umum yang didapatkan narapidana setiap peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus dan sejumlah remisi khusus.

"Remisi khusus itu ada beberapa, remisi hari raya, remisi anak, remisi usia lanjut. Ada juga remisi tambahan seperti dia jadi pemuka dan sebagainya," ujar Wayan.

Kompas.com mencoba meminta daftar remisi yang diterima Urip selama dipenjara kepada Wayan.

Namun, Wayan mengatakan, soal data itu bisa diminta ke Humas Ditjen Pemasyarakatan Syarpani.

Sementara, Syarpani mengaku tidak memegang data tersebut karena sedang berada di luar kota.

Selain sudah memenuhi syarat menjalani 2/3 masa tahanan, lanjut Wayan, Urip juga sudah memenuhi berbagai persyaratan lain untuk mendapatkan remisi, seperti berkelakuan baik dan melunasi uang pengganti.

"Memang sudah waktunya dia bebas," ucap Wayan.

(Baca: Urip Tri Gunawan Bebas Bersyarat, KPK Kritik Menkumham)

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com