Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Nilai Ada Upaya Pelemahan Komnas HAM

Kompas.com - 14/05/2017, 18:36 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM menilai ada upaya pelemahan terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dari mandatnya sebagai lembaga penyelidikan dan penghentian pelanggaran HAM.

"Ada upaya pelemahan Komnas HAM," kata Kepala Divisi KontraS, Feri Kusuma, di acara jumpa pers bertema "Selamatkan Komnas HAM", di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2017).

Pelemahan itu, lanjut Feri, dilihat dari menurunnya peran Komnas HAM dari mandat awalnya tersebut. Ada figur yang menurut dia berusaha melemahkan lembaga tersebut.

"Kita tahu kasus pelanggaran HAM berat ini siapa saja yang terlibat dari dulu," ujar Feri.

Feri menyebut, upaya melakukan rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM, termasuk melemahkan kerja Komnas HAM.

"Itu melemahkan Komnas HAM, karena Komnas HAM lembaga penyelidikan untuk ke proses hukum, bukan ke lembaga rekonsiliasi," ujar Feri.

Baca: 5 Rekomendasi agar Seleksi Pimpinan Komnas HAM Lebih Baik

Pelemahan Komnas HAM juga terjadi di internal sendiri, di mana pihak Komnas HAM dinilai ada yang berkompromi dengan pemerintah soal pelanggaran HAM.

"Padahal lembaga Komnas HAM ini independen yang tugasnya penyelidikan," ujar Feri.

Ketua YLBHI, Asfinawati mengatakan, pelemahan Komnas HAM contohnya dari mangkirnya pelanggar HAM yang dipanggil lembaga tersebut.

"Tapi yang paling terlihat bagaimana melemahkan Komnas HAM dari anggota. Jadi pilih saja anggota yang ngawur-ngawur, maka Komnas HAM akan busuk dengan sendirinya," ujar Asfinawati.

Baca: Komnas HAM Dinilai Alami Degradasi Kredibilitas

Karenanya, dia berharap pemilihan komisioner Komnas HAM melalui proses yang lebih baik. Agar Komnas HAM bisa kembali menjalani tugas sesuai mandatnya dengan baik.

Sebab, lembaga ini diperlukan untuk penegakan kasus HAM dan mengawasi pemerintahan.

"Komnas HAM diperlukan dan PBB memandatkan adanya lembaga HAM nasional untuk memantau jalannya pemerintahan," ujar Asfinawati.

Kompas TV 60 Calon Komisioner Komnas Ham Lolos Ujian Tertulis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com