Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Janji Kampanye

Kompas.com - 11/05/2017, 15:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kepala daerah yang menang dalam Pilkada serentak 2017 akan dilantik Presiden Joko Widodo, Jumat (12/5/2017) besok.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpesan, para kepala daerah terpilih segera mengonsolidasikan jajarannya demi mewujudkan janji-janji kampanye.

"Segera konsolidasikan dengan jajaran, menginventarisasi janji-janji kampanye untuk dapat dituangkan dalam APBD Perubahan," ujar Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis (11/5/2017).

(Baca: Sejumlah Catatan Penting KPU dari Pilkada 2017)

Tjahjo mengingatkan, pemerintah daerah harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Selain menjalankan programnya sendiri, pemerintah daerah diharapkan juga memastikan proyek strategis pemerintah pusat terus berjalan.

"Segera koordinasi dengan DPRD, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk masing-masing ambil peran mensinergiskan dan memastikan program strategis dari pemerintah pusat terlaksana," ujar Tjahjo.

"Bangun hubungan tata kelola pemerintahan daerah secara efektif dan efisien dengan pemerintah pusat," lanjut dia.

(Baca: Pemerintah Diminta Segera Lantik Kepala Daerah Definitif Hasil Pilkada 2017)

Mendagri juga mengingatkan agar kepala daerah memerhatikan pula aspek pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dengan memastikan proyek infrastruktur rampung tepat pada waktunya.

Penyerapan anggaran juga menjadi hal yang mesti menjadi fokus kerja kepala daerah.

Tjahjo mengatakan, saat pelantikan besok, Presiden Jokowi juga akan menyampaikan pesan-pesan kepada kepala daerah terpilih. Mereka diharap betul-betul melaksanakan pesan Presiden itu.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri RI Tjahajo Kumolo menyatakan terjadi pembengkakan dana penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com