Komisi II: Masa Kampanye Jadi Poin Terburuk Pilkada 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy menilai, masa kampanye menjadi poin terburuk dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Penyebaran kebencian dan kampanye hitam, kata dia, menjadi isu yang mudah tersebar di media sosial.

"Sosial media yang menebar fitnah, kebencian, black campaign, mobilisasi yang palsu, isu SARA, dan hoaks mewarnai masa kampanye," kata Lukman, melalui pesan singkat, Rabu (8/3/2017).

Ia juga menyayangkan penyelenggara pemilu yang seolah tak berdaya mengatasi situasi tersebut. Padahal, aturan sudah jelas.

"Tidak ada inisiatif dari penyelenggara Pilkada untuk melakukan kreasi menangkalnya," kata dia.

Sementara itu, secara tahapan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 dinilai Lukman cukup lancar.

Mulai dari tahap persiapan, pendaftaran, masa kampanye, hingga penetapan.

"Pada tahapan pendaftaran calon juga berjalan lancar, termasuk calon-calon independen banyak yang mendaftar akibat kebijakan diturunkannya syarat calon independen, walaupun ada implikasi lain," kata Lukman.

Implikasi tersebut, kata dia, di antaranya berkurangnya kualitas calon independen.

Hal itu terlihat dari tidak adanya calon independen yang memperoleh suara signifikan.

"Akibat syarat yang mudah, banyak calon independen yang seadanya, terkesan main-main," kata Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu itu.

Namun, calon-calon dari partai politik dianggap tak maksimal karena ada keharusan mundur jika menjabat anggota legislatif.

Menurut dia, calon-calon yang mendaftar dianggap bukan kader-kader terbaik partai.

"Secara umum, Pilkada 2017 belum bisa diharapkan menghasilkan pemimpin daerah yang terbaik, akibat dari kebijakan yang belum tegas dan mendorong ke sana," ujar Lukman.