Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Kecurangan Harga Sembako Jelang Lebaran, Polri Bentuk Satgas Pangan

Kompas.com - 03/05/2017, 11:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran kerap dijadikan momentum bagi pengepul untuk menaikkan harga sembako di pasaran.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, untuk mengantisipasi kenaikan harga, maka Polri membentuk satgas pangan.

"Persoalannya pada rantai distribusi. Adanya spekulan, pemain, monopoli, ini yang terjadi di lapangan," ujar Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Satgas tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto yamg sebelumnya merupakan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri.

Satgas ini akan berkoordinaai dengan beberapa stakeholder seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan KPPU.

"Nantinya selalu dievaluasi setiap dua minggu sekali," kata Tito.

(Baca: Kapolri dan Sejumlah Menteri Koordinasi soal Harga Pangan Jelang Ramadhan dan Lebaran)

Selain itu, satgas pangan juga dibentuk di tingkat Polda. Masing-masing Polda akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan pasar dalam pengawasan harga dan stok pangan.

"Dan juga melakukan langkah preventif sampai upaya hukum. Akan kami evaluasi juga setiap dua minggu," kata Tito.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, sebenarnya tak ada masalah dalam produksi bahan pangan di tingkat petani.

Namun, permasalahan muncul di tingkat distribusi hingga ke tangan konsumen.

Kenaikan harganya bisa mencapai tiga kali lipat.

Oleh karena itu, perlu pengawasan oleh Satgas Pangan bentukan Polri.

"Tim satgas pangan ini akan memeriksa distribusinya lewat mana saja, ke siapa saja, dan bagaimana itu bisa menaikan harga berkali-kali lipat sehingga merugikan konsumen," kata Rikwanto.

"Mudah-mudahan menghadapi bukan puasa dan lebaran nanti harga tidak bergejolak, tidak terlalu tinggi akibat faktor supply and demand," lanjut dia.

Kompas TV Pemerintah: Harga Beras Aman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com