Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Teken Usulan Hak Angket, PKS Merasa Dirugikan

Kompas.com - 01/05/2017, 06:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa dirugikan dengan dukungan Fahri Hamzah terhadap usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fahri merupakan satu dari 26 anggota yang menandatangani usulan tersebut. Pada laman tanda tangan, Wakil Ketua DPR RI itu menuliskan dirinya dari Fraksi PKS. Ia menjadi satu-satunya anggota yang mengatasnamakan PKS yang mendukung angket tersebut.

"Sangat dirugikan," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid seusai acara makan bersama di sebuah rumah makan Padang di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Minggu (30/4/2017) malam.

Baca juga: Presiden PKS: Itu Akal-akalan Fahri Hamzah Saja...

Turut hadir gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Hidayat menambahkan, pihaknya merasa dirugikan oleh langkah Fahri, sebab partai dan Fraksi PKS dengan tegas menolak hak angket KPK.

Sikap tersebut bertolak belakang dengan dukungan Fahri. Menurutnya, Fahri seharusnya mengatasnamakan pribadi, bukan organisasi. Apalagi Fahri dianggap sudah tak memiliki lagi kewenangan di organisasi PKS.

"Kalau dia tidak punya kewenangan di organisasi dan organisasi menegaskan sikap yang berbeda, kami menolak hak angket, maka etika politiknya dia gentlement saja menyebut itu adalah saya pribadi," ucap wakil ketua MPR RI itu.

"Dan tidak perlu menyebut nama fraksi karena fraksi tidak pernah mendelegasikan dia untuk menggunakan hak fraksi," sambung dia.

Usulan hak angket KPK telah disetujui pada Rapat Paripurna DPR, Jumat (28/4/2017) lalu. Fahri Hamzah memegang kendali palu sidang saat itu.

Diwarnai aksi walk out, sejumlah pihak menyesali pengambilan keputusan yang terkesan dilakukan sepihak tersebut. Begitu pula dengan PKS. Hidayat menilai, Fahri selaku pimpinan rapat saat itu membuat keputusan yang tidak mendengarkan aspirasi seluruh fraksi di DPR. Tak terkecuali PKS.

"Jelas PKS belum diberi waktu untuk bicara," tuturnya.

Baca juga: Fahri Anggap Keputusan Rapat Paripurna Setujui Hak Angket Sah

Mantan ketua MPR RI itu menegaskan, Fahri sudah bukan lagi merupakan anggota PKS dan Fraksi PKS. Oleh karena itu, pihaknya akan berembuk untuk membicarakan masalah ini.

"Kami akan rembuk di PKS karena yang dilakukan bukan merupakan keputusan dari fraksi, bukan merupakan pendelegasian fraksi dan sikap pribadi. Ya, harusnya kalau dia pribadi tidak disebutkan fraksi PKS," tutur Hidayat.

Kompas TV Meski Telah Disetujui, Hak Angket Dinilai Cacat Hukum?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com