Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet: Memangnya Penyidik KPK Tidak Diasuransi?

Kompas.com - 18/04/2017, 07:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pengobatan penyidiknya, Novel Baswedan, dikritik Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo.

Menurut dia, seorang penyidik seharusnya ditanggung asuransi kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

"Apa penyidik KPK tidak diasuransi? Apa dana di KPK tidak mencukupi?" kata Bamsoet saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senin (17/4/2017).

Ia khawatir, bantuan tersebut nantinya dapat mempengaruhi kinerja KPK dalam mengusut perkara korupsi.

(Baca: Jokowi Setuju Biaya Pengobatan Novel Baswedan Ditanggung Negara)

Menurut dia, KPK dapat berkomunikasi dengan DPR bila memerlukan bantuan dari negara. Pasalnya, ada dana cadangan darurat yang dapat digunakan untuk kondisi demikian.

Sementara itu, kritik yang disampaikan Bamsoet ditampik Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarief. Menuru dia, setiap penyidik ditanggung asuransi.

Hanya saja, biaya pengobatan yang dapat ditanggung terbatas. Ia bersyukur bahwa Presiden dan Wakil Presiden bersedia membantu pengobatan tersebut.

"Kemudian ditindaklanjuti oleh Sekjen yang melakukan pertemuan dengan Menkeu," ujarnya.

Ia memastikan, KPK akan mempertanggungjawabkan setiap uang yang dikeluarkan untuk proses pengobatan Novel.

Kompas TV Tim Medis Pastikan Kesehatan Jaringan Mata Novel
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com