Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Masih Kaji Model Perlindungan yang Cocok untuk Penyidik

Kompas.com - 17/04/2017, 09:11 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari model perlindungan yang sesuai bagi penyidik dan pegawai lainnya di bidang penindakan. Hal ini dilakukan menyusul terjadinya serangan secara fisik terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

"KPK sedang mengkaji model perlindungan yang cocok untuk pengamanan penyelidik, penyidik, dan penuntut KPK. Setelah kajian itu, akan ditentukan model pengamanan yang pas," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif melalui pesan singkat, Minggu (16/4/2017).

Pembahasan tentang model pengamanan terhadap penyidik tidak hanya dikaji secara internal KPK. Pembahasan juga melibatkan Polri.

Sejumlah aktivis antikorupsi menganggap penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan sengaja dilakukan untuk melemahkan kinerjanya sebagai aparat penegak hukum.

Penyerangan itu dilatari karena kasus-kasus yang ditangani Novel Baswedan bukanlah kasus kecil, salah satunya perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

(Baca: Serangan ke Novel Baswedan, Teror yang Tak Padamkan Perjuangan)

Peneliti Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menganggap KPK perlu membuat unit keamanan khusus yang independen. Unit tersebut nantinya bertugas mengawal dan mengamankan personel di KPK agar kejadian seperti yang dialami Novel tak terjadi lagi.

Novel mendapat serangan fisik dari orang yang belum diketahui identitasnya pada Selasa (11/4/2017). Menurut informasi, seusai menjalani shalat subuh di dekat rumahnya di Kelapa Gading, Novel dihampiri oleh dua orang yang kemudian menyiramkan cairan diduga air keras ke arah wajah Novel.

Akibat hal itu, kedua mata Novel terluka dan membutuhkan perawatan intensif dari tim dokter.

Kompas TV Setnov Dicegah Tarkait Kasus Korupsi E-KTP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com