Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengobatan Novel Baswedan Ditanggung Negara

Kompas.com - 13/04/2017, 17:16 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan, biaya pengobatan penyidik senior KPK Novel Baswedan akan ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Novel mendapatkan serangan berupa penyiraman diduga air keras oleh dua orang tidak dikenal, Selasa (11/4/2017).

"Biaya perawatan tetap dari APBN dan prosesnya menggunakan mekanisme keuangan negara," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

Febri mengatakan, KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan melalui surat yang ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

(Baca: CCTV di Rumah Novel Baswedan Tak Perlihatkan Jelas Sosok Penyerang)

"Ini jadi konsen secara nasional bahkan Presiden dan Wapres konsen soal ini. Jadi bukan semata fisik yang diserang tetapi perlu dipandang lebih luas. Jangan sampai teror terulang kembali," ujar Febri.

Saat ini, Novel tengah menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit di Singapura.

Menurut Febri, ada perkembangan baik dari kondisi kulit akibat luka bakar dari cairan yang diduga air keras.

"Setelah dilakukan perawatan kulit yang terkena luka bakar sudah mulai ada perbaikan. Untuk mata masih butuh perawatan," ujar Febri.

Saat ini, penyelidikan terus dilakukan oleh Polri untuk mengungkap pelaku teror.

Dari hasil penyelidikan sementara, Polda metro mengatakan cairan tersebut berupa zat asam.

Namun, hingga kini masih dilakukan proses identifikasi di Pusat Laboratorium Forensik Polri untuk mengetahui secara pasti cairan tersebut.

Kompas TV Kepolisian Republik Indonesia terus melakukan penyelidikan terkait kasus penyiraman air keras pada penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com