Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB Sebut Banyak Kepala Daerah yang Hasil Kerjanya Mubazir

Kompas.com - 14/04/2017, 07:50 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menilai masih banyak kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang kinerjanya belum maksimal.

Asman menyatakan, antara target dan pencapaian kerja kepala daerah banyak yang tidak sesuai. Alhasil, anggaran yang telah dikeluarkan pun menjadi mubazir.

"Tidak sinkron antara out come dengan kegiatannya. Apa yang mau dihasilkan dengan kegiatannya itu enggak nyambung, mubazir banyak di situ, duitnya habis tapi hasilnya enggak ada," ujar Asman Abnur di Bandung, Kamis (13/4/2017).

Asman datang ke Bandung untuk menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Asman melanjutkan, saat ini ada sekitar 193 daerah yang program kerjanya tidak maksimal. Karena ketidaksesuaian antara target dan pencapain itu, pemborosan anggaran hingga saat ini mencapai Rp 400 triliun.

Menurut Asman ada berbagai program atau kegiatan yang menyedot banyak anggaran tapi hasilnya tidak sesuai.

"Banyak perjalanan dinas, banyak rapat di hotel, kemudian banyak proyek titipan-titipan," kata Asman Abnur.

"Bikin pengairan tapi sawahnya enggak ada, Bikin bendungan targetnya untuk mengairkan sawah tapi paritnya atau saluran airnya enggak dibuat. Ini yang terjadi sekarang, yang tidak tepat sasaran," ujar dia.

Asman menargetkan tahun ini akan ada banyak perbaikan. Namun, agar lebih mudah, maka upaya perbaikan ini perlu didukung oleh kepala daerah yang sudah punya predikat bagus dalam menjalankan program kerjanya.

Saat ini, kata Asman, baru tiga daerah yang kepala daerahnya punya predikat bagus yakni, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur DI Yogyakarta.

Asman berharap, Gubernur yang memiliki nilai bagus dalam melaksanakan program kerjanya itu dapat mendorong para bupati dan wali kota yang ada di bawahnya untuk melakukan hal yang sama.

"Kalau perlu dibuat satu tim, lalu dikurung di suatu tempat sampai mereka mengerti. Seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus mengerti," kata Asman.

(Baca juga: "Open Bidding", Sistem Baru agar Kepala Daerah Tak Sembarangan Pilih Pejabat)

Menurut Asman, kunci keberhasilan negara ini bukan hanya pada pimpinan, tapi tergantung pada penyelenggara negaranya.

"Jadi, Kalau aparatur sipil negaranya tidak cerdas, datang ke kantor hanya karena takut dengan absen dan enggak tahu mau kerja apa, enggak akan maju negeri kita," ujar politisi PAN tersebut.

(Baca juga: Mendagri Ingatkan Janji Kampanye Kepala Daerah Harus Sesuai Nawacita)

Kompas TV Perjalanan jauh seperti ini kerap dilakukan aparatur desa dan masyarakat di Nusa Penida, Bali, untuk mengurus administrasi ke kantor kecamatan. Tak adanya jaringan telekomunikasi mempersulit mereka dalam beraktivitas. Sudah bertahun-tahun warga di sini tak leluasa berkomunikasi. Untuk sekadar menelpon, mereka harus menyusuri bukit atau pergi ke desa lain yang tersedia sinyal telekomunikasi. Berkembangnya kawasan wisata Bali diharapkan masyarakat Desa Sekartaji bisa berefek pada pembangunan di wilayahnya. Hal ini termasuk mendorong perusahaan layanan telekomunikasi untuk memperluas jaringan, untuk menjangkau seluruh Bali.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com