Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan MPR Akan Bahas soal Rangkap Jabatan Oesman Sapta

Kompas.com - 04/04/2017, 15:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan duduk bersama membicarakan status rangkap jabatan Oesman Sapta Odang. Oesman Sapta pada Selasa (4/4/2017) dini hari, terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Padahal, ia juga adalah wakil Ketua MPR.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, ini pertama kalinya ada orang yang menjabat pimpinan DPD sekaligus MPR. Oleh karena itu, belum ada aturan yang memperbolehkan atau juga melarang adanya rangkap jabatan itu.

"Maka saya kita perlu duduk lagi di tingkat pimpinan DPD dan MPR tentang apakah dimungkinkan rangkap jabatan," kata Hidayat saat dihubungi, Selasa (4/4/2017).

(Baca: Hanura Anggap Tak Masalah Oesman Sapta Rangkap 3 Jabatan)

Jika memang tidak dimungkinkan untuk rangkap jabatan, Hidayat meyakini Oesman Sapta akan memilih yang terbaik. Ia menilai Oesman sudah mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan maju dalam pemilihan ketua DPD.

"Beliau juga kalau pun mengarah jadi pimpinan DPD pasti beliau sangat memahami kalau perlu waktu untuk memimpin sebesar DPD itu. Pastilah beliau sudah mempertimbangkan yang terbaik untuk DPD dan MPR," ucap Hidayat.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini optimistis Oesman Sapta bisa menjadi sosok pemersatu bagi DPD yang belakangan ini mengalami masalah soliditas internal. Hal ini terlihat dari pemilihan Oesman yang berlangsung lancar tanpa kericuhan.

(Baca: Keluarkan Maklumat, GKR Hemas Anggap Pimpinan DPD Baru Tidak Sah)

"Beliau terpilih secara aklamasi malah dan dengan cara yang sangat damai, berbeda betul dengan sore yang suasananya begitu mengkhawatirkan karena ketegangan yang terjadi dan disampaikan didepan publik," ucap Hidayat.

Oesman Sapta Odang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD RI dalam rapat paripurna, Selasa (4/4/2017) dini hari. Dia pun mendapat sambutan cukup meriah saat tiba di forum rapat paripurna DPD yang berlangsung sejak Senin (3/4/2017), dan diwarnai sejumlah kericuhan.

Selain Oesman Sapta, paripurna DPD turut memilih Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai Wakil Ketua DPD.

Kompas TV Ketidakjelasan Pelantikan Pimpinan DPD Baru
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com