Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wantimpres: Kami Menolak Pelemahan KPK

Kompas.com - 03/04/2017, 15:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berkomitmen memperkuat kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu menyusul permintaan para komisioner KPK kepada Presiden Jokowi untuk menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Kami concern mengenai menolak pelemahan KPK dan kami ini justru meng-'endorse' penguatan lembaga KPK," ujar Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto di kantornya, Senin (3/4/2017).

Meski demikian, Sidarto tidak menjelaskan spesifik soal apakah Wantimpres menyetujui atau menolak revisi UU KPK.

(Baca: Ada Rencana Revisi UU KPK, Masyarakat Sipil Beri Dukungan untuk KPK)

Sidarto mengatakan Wantimpres sudah berkomunikasi dengan Presiden soal wacana revisi UU KPK.

Tapi Sidarto menolak membuka isi komunikasi kepada publik karena termasuk rahasia negara.

"Semua yang kami sampaikan kepada Presiden itu rahasia negara. Jadi saya tidak ingin menjawab pertanyaan (soal Wantimpres setuju atau tidak atas revisi UU KPK)," ujar Sidarto.

Diberitakan, pimpinan KPK meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana revisi Undang-Undang KPK.

Permintaan itu disampaikan para komisioner KPK ketika rapat bersama Wantimpres, Senin siang.

"Usaha pelemahan kepada KPK harus ditolak. KPK harus diperkuat. Salah satu cara memperkuatnya, dengan tidak mengutak-utik UU KPK," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo usai rapat itu.

(Baca: Busyro Muqoddas: DPR Sia-sia Lakukan Sosialisasi Revisi UU KPK)

Justru, Presiden Jokowi harusnya fokus pada perbaikan atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebab, UU Tipikor dinilai masih terdapat "bolong-bolong".

Beberapa tindakan yang bisa dikategorikan korupsi namun belum diatur dalam UU Tipikor, antara lain pengembalian aset, korupsi sektor swasta, memperdagangkan pengaruh dan memperkaya diri secara tidak sah.

"Mudah-mudahan kalau ini diperbaiki, kami bisa melakukan, baik pencegahan maupun penindakan yang lebih baik, lebih masif dan lebih efektif dibandingkan yang lalu," ujar Agus.

Kompas TV Revisi UU KPK, Upaya Perlemah Kewenangan KPK? (Bag 1)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar, Sandiaga, hingga Hary Tanoe Hadiri Rakernas V PDI-P

Ganjar, Sandiaga, hingga Hary Tanoe Hadiri Rakernas V PDI-P

Nasional
Tiba di Lokasi Rakernas PDI-P, Megawati Saksikan Patung Banteng Berdarah Tertusuk Panah

Tiba di Lokasi Rakernas PDI-P, Megawati Saksikan Patung Banteng Berdarah Tertusuk Panah

Nasional
Berkaca Kasus SYL, KPK Sebut Penyelenggara Negara Terpaksa Patuhi Atasan karena Takut Jabatannya Hilang

Berkaca Kasus SYL, KPK Sebut Penyelenggara Negara Terpaksa Patuhi Atasan karena Takut Jabatannya Hilang

Nasional
Diduga Terkait Judi “Online”, Lebih dari 5.000 Rekening Diblokir, 500 E-Wallet Ditutup

Diduga Terkait Judi “Online”, Lebih dari 5.000 Rekening Diblokir, 500 E-Wallet Ditutup

Nasional
Gelar Rakernas, PDI-P Akan Evaluasi Petugas Partai di Legislatif hingga Eksekutif

Gelar Rakernas, PDI-P Akan Evaluasi Petugas Partai di Legislatif hingga Eksekutif

Nasional
Pesawat Garuda Rusak Timbulkan Efek Domino Kloter Haji Gagal Terbang, Kemenag: Kita Tegur Keras

Pesawat Garuda Rusak Timbulkan Efek Domino Kloter Haji Gagal Terbang, Kemenag: Kita Tegur Keras

Nasional
BNPT: Pemerintah Indonesia Tekankan Pentingnya Semangat Multilateralisme dalam Penanggulangan Terorisme

BNPT: Pemerintah Indonesia Tekankan Pentingnya Semangat Multilateralisme dalam Penanggulangan Terorisme

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Putus 1,9 Juta Akses Konten Judi Online

Pemerintah Klaim Sudah Putus 1,9 Juta Akses Konten Judi Online

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Belum Tuntas, Propam Polri Diminta Turun Tangan

Kasus "Vina Cirebon" Belum Tuntas, Propam Polri Diminta Turun Tangan

Nasional
Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Cegah Kader 'Mencurikan Diri' ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

PDI-P Cegah Kader "Mencurikan Diri" ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

Nasional
Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Nasional
Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

Nasional
Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com