Tak Sampai 50 Persen Hasil Analisis PPATK yang Diusut Penegak Hukum

BOGOR, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyoroti rendahnya tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap hasil analisis atau hasil penelitian (HA/HP) yang dilakukan pihaknya.

Dari 400-an HA/HP yang diserahkan PPATK ke enam lembaga penegak hukum sepanjang 2016 tidak sampai 50 persen yang ditindaklanjuti.

Keenam lembaga tersebut adalah Komisi Pembernatasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Pajak.

"Walaupun, alhamdulillah hubungan kami sangat baik, namun belum 100 persen data itu ditindaklanjuti, bahkan di bawah 50 persen," ujar Kepala PPATK Kepala Kiagus Ahmad Badaruddin dalam diskusi di Bogor, Jumat (24/3/2017).

Ia mengatakan, tidak ditindaklanjutinya HA/HP PPATK oleh penegak hukum karena adanya perbedaan hasil observasi.

Biasanya, penyidik menganggap bukti belum cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan.

Namun, lanjut Badaruddin, hingga saat ini berkas yang tidak ditindaklanjuti penegak hukum tersebut tidak dikembalikan lagi ke PPATK.

Padahal, sedianya HA/HP tersebut dikembalikan ke PPATK sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Analisis dan Pemeriksaan PPATK telah diterbitkan 10 Maret 2017.

"Dalam Inpres tersebut diminta apabila para penegak hukum tidak bisa melanjutkan, tidak ditemukan bukti yang cukup terjadi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asalnya, maka agar menyampaikan hasil peyelidikannya kepada PPATK," kata dia.

Di sisi lain, pengembalian HA/HP tersebut menjadi salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan penerimaan keuangan negara melalui sektor pajak.

Sebab, HA/HP tersebut akan didalami kembali oleh PPATK guna menemukan potensi pelanggaran pajak.

Jika ditemukan adanya potensi pajak maka PPATK akan menyerahkan HA/HP itu kepada Kementerian Keuangan.

Di Kementerian Keuangan, berkas dari PPATK itu digali lebih lanjut agar bisa dipastikan potensi perpajakannya.

"Sehingga dapat menghasilkan penambahan penerimaan negara," ujarnya.

Berikut rincian HA/HP yang telah diserahkan PPATK ke enam lembaga penegak hukum pada 2016: