Sistem Pemilu Terbuka Terbatas Dinilai Bertolak Belakang dengan Reformasi - Kompas.com

Sistem Pemilu Terbuka Terbatas Dinilai Bertolak Belakang dengan Reformasi

Fabian Januarius Kuwado
Kompas.com - 18/03/2017, 18:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari LIMA, Ray Rangkuti menilai, sistem pemilu terbuka terbatas tidak ada bedanya dengan sistem pemilu tertutup. Sistem tersebut pun bertolak belakang dengan semangat reformasi.

"Ketika perjuangan reformasi, masyarakat memang inginnya pemilu dilaksanakan secara terbuka. Tapi kenapa sekarang dilaksanakan tertutup?" ujar Ray dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3/2017).

Diketahui, pemerintah dan DPR RI sepakat mengusung sistem pemilu tersebut dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu. Ray juga heran setelah mengetahui sistem pemilu terbuka terbatas itu diusulkan oleh partai politik yang muncul pascareformasi.

Padahal, banyak aktivis reformasi yang menduduki jabatan struktural partai politik pengusung sistem pemilu itu.

"Kenapa mereka sekarang berubah? Padahal publik konsisten ingin terbuka," ujar Ray.

Ray khawatir, sistem pemilu terbuka terbatas akan menimbulkan politik uang.

"Permainan uang meningkat. Istilahnya itu ada setoran ke pusat agar (calon legislatif) mendapatkan nomor cantik (nomor urut) pemilu," ujar Ray.

(Baca: Sistem Pemilu untuk Siapa)

Diberitakan, Perludem baru-baru ini menggelar survei untuk menjaring respons publik terhadap desain RUU Pemilu. Hasilnya cukup nyata. Publik rupanya tidak susah-susah soal mekanisme pemilu. Publik lebih ingin sistem pemilu dibuat terbuka.

"Dari 100 persen responden, hanya 14 persen yang menyatakan dia lebih suka memilih partai. Sisanya, berarti 86 persen lebih suka atau lebih ingin memilih calon," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Survei juga menunjukan, sebanyak 70 persen dari 400 responden di 27 provinsi itu mengaku tidak pernah kesulitan dalam memilih calon.

"Nah, selama ini kan dasar (DPR RI) ingin mengubah sistem karena pemilih dianggap enggak ngerti, kesulitan memilih calon. Makanya dikasih gambar (partai politik) saja supaya gampang. Nyatanya tidak tuh," ujar Titi.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisFabian Januarius Kuwado
EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya

Anggaran Rp 28 Miliar untuk Tim Gubernur Anies Dinilai Tak Bebani APBD

Anggaran Rp 28 Miliar untuk Tim Gubernur Anies Dinilai Tak Bebani APBD

Megapolitan
Begini Perbedaan TGUPP, Deputi, dan Staf Pribadi Gubernur

Begini Perbedaan TGUPP, Deputi, dan Staf Pribadi Gubernur

Megapolitan
Pengemudi Ojek 'Online' Gelar Aksi di Kemenhub dan Istana Hari Ini

Pengemudi Ojek "Online" Gelar Aksi di Kemenhub dan Istana Hari Ini

Megapolitan
'Tunjukkan, Mana Pasal yang Sebut Motor Tidak Boleh Jadi Angkutan Umum?'

"Tunjukkan, Mana Pasal yang Sebut Motor Tidak Boleh Jadi Angkutan Umum?"

Megapolitan
Golkar Tunjuk Plt Pimpinan DPP, Luhut Sebut Keputusan Cerdas

Golkar Tunjuk Plt Pimpinan DPP, Luhut Sebut Keputusan Cerdas

Regional
Hujan Ringan Akan Guyur Sebagian Wilayah Jabodetabek

Hujan Ringan Akan Guyur Sebagian Wilayah Jabodetabek

Megapolitan
Melirik Kemesraan Trump-Xi Jinping dan Implikasinya bagi Indonesia

Melirik Kemesraan Trump-Xi Jinping dan Implikasinya bagi Indonesia

Internasional
5 Titik Rel Kereta Tertutup Longsor, Pembersihan Butuh Waktu 6 Jam

5 Titik Rel Kereta Tertutup Longsor, Pembersihan Butuh Waktu 6 Jam

Regional
Kata Warga soal Rencana Anies Hidupkan Kegiatan Keagamaan di Monas

Kata Warga soal Rencana Anies Hidupkan Kegiatan Keagamaan di Monas

Megapolitan
Polisi Bekuk Pengunggah Video Sepasang Kekasih yang Diarak di Cikupa

Polisi Bekuk Pengunggah Video Sepasang Kekasih yang Diarak di Cikupa

Megapolitan
Curhat Pengemudi Ojek 'Online' yang Dianggap seperti 'Anak Haram'

Curhat Pengemudi Ojek "Online" yang Dianggap seperti "Anak Haram"

Megapolitan
Longsor di Garut, Perjalanan 7 Kereta Api Dialihkan ke Utara

Longsor di Garut, Perjalanan 7 Kereta Api Dialihkan ke Utara

Regional
Todong Sipir dengan Senjata Api, 2 Napi Lapas Pekanbaru Melarikan Diri

Todong Sipir dengan Senjata Api, 2 Napi Lapas Pekanbaru Melarikan Diri

Regional
Panglima TNI: Operasi Pembebasan Warga Papua Sesuai Hukum dan HAM

Panglima TNI: Operasi Pembebasan Warga Papua Sesuai Hukum dan HAM

Nasional
Panglima TNI Sebut Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua Tak Masuk Akal

Panglima TNI Sebut Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua Tak Masuk Akal

Nasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM