Jaksa KPK Pastikan Andi Narogong Akan Dihadirkan dalam Sidang e-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Andi Agustinus alias Andi Narogong banyak disebut dalam dakwaan kasua dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik atau proyek e-KTP.

Ia dianggap berperan besar dalam megakorupsi tersebut, karena uang yang dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak mengalir melalui dirinya.

Jaksa KPK Irene Putri memastikan pihaknya akan menghadirkan Andi dalam persidangan sebagai saksi.

"Saya belum lihat list-nya, tapi pasti kami hadirkan," ujar Irene di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (16/3/2017) malam.

Namun, belum dipastikan kapan Andi bersaksi dalam sidang. Irene mengatakan, pertanyaan yang akan diajukan kepada Andi yakni seputar anggaran yang dikucurkan untuk sejumlah pihak untuk memuluskan pengesahan anggaran proyek e-KTP.

"Andi kan dari awal dia orang yang tahu. Dari awal banget sampai ujungnya, dia tahu," kata Irene.

Andi merupakan seorang pengusaha konveksi. Namun, dia mampu mengucurkan dana yang jumlahnya tidak sedikit untuk memuluskan proyek e-KTP. Irene mengatakan, KPK bertanya-tanya apakah uang tersebut murni milik Andi.

"Yang ada di situ (dakwaan), dia bagi-bagi uang kan, siapakah pendananya? Mudah-mudahan kita tahu, ya," kata Irene.

Dalam dakwaan, Andi Narogong diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu Setya Novanto, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Dia melobi para pejabat di DPR RI sebagai representasi partai agar mendukung anggaran proyek e-KTP yang diusulkan.

(Baca juga: Mantan Ketua Komisi II Mengaku Kenal Andi Narogong Lewat Setya Novanto)

Hingga kemudian, DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, seperti anggota Komisi II DPR RI, Badan Anggaran DPR RI, hingga pejabat Kementerian Dalam Negeri.

(Baca juga: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)