Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surat Keterangan dan E-KTP Bakal Jadi Masalah pada Pilkada 2018

Kompas.com - 05/03/2017, 18:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Persoalan surat keterangan dan KTP elektronik diperkirakan masih akan muncul dalam proses pilkada serentak 2018 mendatang. Terlebih, saat ini kasus pengadaan KTP elektronik masih ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti saat diskusi bertajuk "Sengketa di MK: Keadilan Subtantif untuk Pilkada Demokratis" di Jakarta, Minggu (5/3/2017).

Untuk diketahui, surat keterangan hanya diberikan kepada warga yang telah merekam data KTP elektronik, namun tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT).

“Saya menilai bahwa ini akan terus berlanjut hingga Pilkada 2018, terutama juga ketika nantinya masyarakat harus membuat suket (surat keterangan) dan segala macamnya,” kata dia.

Ray lantas mencontohkan kasus penggunaan surat keterangan yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta lalu. Menurut dia, masih banyak warga DKI Jakarta yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya meski mereka telah menunjukkan surat keterangan mereka.

Untuk diketahui, setidaknya ada 62.122 surat keterangan yang diterbitkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta per 8 Februari lalu. Surat tersebut hendaknya digunakan untuk mencoblos pada 15 Februari.

“Persoalannya, banyak warga yang tidak bisa terpenuhi hak pilihya karena mereka tidak terdaftar di DPT tapi punya alat bukti KTP,” kata dia.

Ia berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat melihat persoalan itu sebagai salah satu persoalan serius. Meskipun, ada preseden bahwa MK hanya menangani sengketa pemilu terkait perselisihan perolehan suara.

Selain itu, ia mengatakan, saat ini masalah pengadaan KTP elektronik masih bermasalah di KPK.

Beberapa waktu lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo sempat mengeluarkan indikasi keterlibatan sejumlah nama besar dalam proyek yang diduga merugikan negara Rp 2 triliun itu.

“Besar dugaan saya e-KTP ini juga, program ini tidak akan dilanjutkan sebelum (kasus di KPK) selesai. Artinya, Pilkada 2018 kita harus mengalami permasalahan suket dan sebagainya,” tandasnya.

Baca juga: Kasus E-KTP Libatkan Nama Besar, KPK Harap Tak Ada Guncangan Politik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com