Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tertunda, Blanko E-KTP Baru Akan Tersedia Bulan Maret

Kompas.com - 24/02/2017, 14:28 WIB
Kompas TV Dalam konferensi persnya, Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah menyampaikan hasil investigasi yang dilakukan oleh Kemendagri. Hasilnya dari 36 KTP palsu dari Kamboja, 16 KTP masih terbaca oleh sistem dan 20 lainnya sudah tidak terbaca. Diduga KTP palsu ini diambil dari KTP asli yang sudah tidak berlaku lalu dicetak dengan identitas yang berbeda. Sebelumnya, petugas bea dan cukai mengungkap adanya pengiriman 36 KTP palsu dari Kamboja. Bea cukai memastikan KTP palsu yang dikirim dengan jasa ekspedisi dari Kamboja, melalui Bandara Soekarno-Hatta itu hanya berjumlah 36 buah. KTP palsu ini dimasukkan ke kotak kecil bersama 32 NPWP, 1 ATM, dan buku tabungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil Kemendagri) optimis blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP elektronik) tersedia pada Maret mendatang.

“Insya allah pada minggu ketiga bulan Maret diperkirakan blanko KTP el sudah tersedia,” ungkap Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Kamis (23/2).

Penundaan ketersediaan blanko KTP elektronik ini disebabkan tidak adanya perusahaan yang lulus uji teknis. Menurut Zudan, untuk memenuhi target tersebut, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kemendagri telah melakukan pelelangan ulang sejak 16 Februari lalu.

Sebelumnya, lelang yang dilakukan untuk penyediaan tujuh juta lembar blanko e-KTP gagal.

Akibatnya, pengadaan blanko yang semula dijadwal tersedia akhir Februari harus mundur sekitar tiga minggu.

"Jadi sesuai jadwal, lelang kembali dibuka pada 16 Februari. Maka penetapan pemenang lelang 8 Maret. Dengan demikian, pada Minggu ketiga Maret, diperkirakan blanko KTP elektronik sudah tersedia," tutur Zudan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com