Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Pimpinan Masuk Bursa Pemilihan Calon Ketua DPD

Kompas.com - 03/03/2017, 15:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dijadwalkan akan menggelar pemilihan pimpinan baru pada 3 April.

Sejumlah nama diprediksi akan maju dalam bursa pemilihan pimpinan.

Tiga Pimpinan DPD saat ini, yaitu Ketua DPD Mohammad Saleh serta Wakil Ketua DPD GKR Hemas dan Farouk Muhammad juga disebut akan kembali maju.

Hal itu dibenarkan Saleh. Meski belum secara resmi memutuskan akan maju, namun ia mengakui dukungan dari anggota sudah lebih besar dari sebelumnya.

"Ya sekarang dukungannya lebih banyak," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jumat (3/2/2017).

(Baca: Oesman Sapta: Saya Belum Diminta untuk Maju sebagai Ketua DPD)

 

Kinerja saat memimpin menjadi salah satu alasannya. Seusai diterpa "badai" akibat kasus suap yang melibatkan mantan Ketua DPD Irman Gusman, "bersih-bersih" di DPD dianggap sudah cukup.

"Kawan-kawan terbuka untuk melanjutkan. tapi memang mekanismenya tidak semudah itu juga. Harus melewati pemilihan," ucapnya.

Sejumlah nama yang muncul, kata Saleh, dari wilayah barat ada pula nama Parlindungan Purba dan Hardi Selamat Hood.

Dari wilayah tengah, Oesman Sapta Odang dan GKR Hemas. Sedangkan dari wilayah timur muncul nama Farouk Muhammad, Nono Sampono, Bahar Ngitung, hingga Ajiep Padindang.

 

Namun, ia belum mengetahui pasti soal komunikasi yang telah dilakukan senator-senator tersebut.

"Itu yang saya pernah dengar ya kalau ngobrol dengan kawan-kawan," kata Saleh.

Meski menimbang untuk kembali maju ke bursa pimpinan DPD, namun Saleh menuturkan dirinya belum melakukan pendekatan ke para anggota.

(Baca: Nasib DPD Dipertaruhkan)

Menurutnya, hal ini cukup diupayakan dengan ikhtiar dan berdoa. "Jangan nyuruh orang milih kita, tapi kalau ada orang yang milih kita harus mau. Kalau "pilihlah saya" itu bukan ajaran Islam," tutur Senator asal Bengkulu itu.

Mengutip harian Kompas, pada akhir Maret 2017, DPD akan kembali memilih pimpinan DPD, yang terdiri atas ketua dan dua wakil ketua DPD.

Ini menyusul berlakunya aturan baru masa jabatan pimpinan DPD di tata tertib DPD. Aturan menyebutkan, masa jabatan pimpinan 2 tahun 6 bulan terhitung sejak periode Oktober 2014 hingga Maret 2017 dan periode April 2017 hingga September 2019.

Oesman Sapta disebut sebagai salah seorang calon terkuat dalam pemilihan kali ini. Anggota DPD dari Riau, Djasarmen Purba, membenarkan Oesman muncul sebagai calon kuat pimpinan DPD, bahkan ketua DPD.

"Anggota DPD yang menjadi bagian dari tim suksesnya sudah intens mendekati anggota DPD lain untuk menyosialisasikan Oesman. Mereka juga menyebut Oesman menginginkan posisi ketua, tidak hanya pimpinan DPD," katanya.

Kompas TV Status Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sebagai terdakwa kasus penodaan agama masih menimbulkan polemik

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com