Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiba di Kompleks Parlemen, Raja Salman Disambut Ketua DPR

Kompas.com - 02/03/2017, 13:19 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2017) pukul 13.10 WIB.

Begitu keluar dari mobil Mercedes Benz yang membawanya dari Hotel Raffles, Raja Salman disambut Ketua DPR Setya Novanto.

Raja Salman dan rombongan lalu dibawa ke "Gedung Kura-kura". Sebelum masuk ke ruang sidang, Raja Salman menandatangani buku dan berfoto bersama Setya Novanto.

Setelah itu, Raja Salman lalu naik menggunakan lift untuk menuju ruang sidang. Ia sempat melambaikan tangan ke arah awak media di depan ruang sidang.

Di dalam ruang sidang sudah dipenuhi para anggota DPR, DPD, pejabat negara, para menteri, dan undangan.

Rencananya, Ketua DPR Setya Novanto akan menyampaikan pidato dilanjutkan pidato Raja Salman.

Kunjungan Raja Salman ke DPR kali ini mengulang apa yang telah dilakukan pendahulunya, Raja Faisal, 47 tahun silam.

Pada 1970, Raja Faisal mengunjungi Gedung DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) selepas bertemu Presiden Soeharto di Istana Negara.

Tak kurang dari 20.000 tangkai bunga disusun secantik mungkin untuk menghiasi Ruang Sidang Paripurna I, tempat di mana Raja Salman akan menyampaikan pidato politiknya.

Kompas TV Bergesernya situasi geopolitik membuat Arab Saudi tengah menjalin hubungan bilateral lebih dekat dengan negara Asia, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini terbukti dengan kunjungan raja salman beserta ribuan rombongan ke indonesia . Sebelumnya Arab Saudi dikenal memiliki hubungan erat dengan negara barat dan Amerika Serikat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com