Ingin Jerat Lebih Banyak Koruptor, KPK Minta Wewenangnya Diperluas

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo berharap, pemerintah ikut mendorong upaya penambahan kewenangan bagi KPK. Sebab, KPK hingga hari ini masih mengalami berbagai kendala dalam pemberantasan korupsi.

"Saya sangat mengharapkan, kita mendorong perubahan undang-undang sehingga pemberantasan korupsi di berbagai sektor bisa kita lakukan," ujar Agus saat memberikan sambutan acara Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum (Apgakum) 2017 di Hotel Santika Premiere Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (27/2/2017).

Dalam upaya penanganan korupsi di daerah, misalnya, KPK hanya bisa menindak pelaku yang berasal dari jajaran pimpinan kepala daerah, yakni gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sementara jika ada PNS yang terlibat, KPK akan melimpahkan kasusnya pada aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian atau kejaksaan.

"Kami masih mengalami banyak kendala, bapak Menko Polhukam, hari ini kewenangan KPK hanya menangani korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Dan penyelenggara di daerah itu hanya bupati dan DPRD," kata Agus kepada Menko Polhukam Wiranto yang turut hadir dalam acara itu.

Ia melanjutkan, dalam upaya menjerat pihak swasta, KPK hanya bisa mengambil tindakan apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak swasta itu melibatkan penyelenggara negara.

"Belum pernah kami menangkap khusus untuk pengusaha yang kemudian kami jadikan tersangka karena perbuatannya yang tidak terkait penyelenggara itu. Oleh karena itu, saya sangat menginginkan kita mendorong perubahan undang-undang supaya penindakan berbagai sektor bisa dilakukan," kata Agus.