Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rabu, Persiapan Penyambutan Raja Salman di DPR Rampung

Kompas.com - 27/02/2017, 11:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto menargetkan persiapan penyambutan kunjungan Raja Salman ke Gedung DPR/MPR rampung pada Rabu (1/3/2017).

"Ini sudah mengecek untuk kedua kalinya. Ini sudah 90 persen siap. Tinggal menambah karpet, sound system, dan menyiapkan posisi duduk supaya pas dengan kebutuhan dan kenyamanan beliau," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Di DPR, Raja Salman akan menyampaikan pidato politik di depan seluruh legislator dan tamu undangan.

(Baca: Djarot Harap Kedatangan Raja Salman Tingkatkan Investasi)

Selain itu, pada kunjungan itu juga dipertontonkan video perjalanan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi.

DPR pun mengundang sejumlah ulama dari beberapa kalangan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi massa Islam lainnya.

Novanto menambahkan kedatangan Raja Salman ke Indonesia sangat penting karena membawa agenda penjajakan investasi yang nilainya mencapai Rp 300 triliun.

"Raja Salman sangat antusias mengunjungi Indonesia selaku negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia dan selaku negara dengan jumlah peserta haji terbanyak. Karena itu kita juga harus menyiapkan sebaik mungkin untuk menyambutnya," papar Novanto.

(Baca: Ahok Harap Kunjungan Raja Salman Dapat Tingkatkan Kuota Haji)

Raja Salman akan berada di Jakarta dari Rabu (1/3/2017) hingga Sabtu (4/3/2017). Selanjutnya, rombongan Raja Salman akan terbang ke Bali untuk berlibur hingga Kamis (9/3/2017). 

Lawatan Raja Arab Saudi yang pertama kali sejak 47 tahun ini menyertakan 1.500 orang. Raja Salman akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, lalu berkunjung ke Masjid Istiqlal, berpidato di Gedung DPR dan menerima Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Hotel Rafles. 

Kompas TV Kedatangan Raja Arab Saudi ke Indonesia menjadi sorotan. Mulai dari berbagai barang yang dibawanya hingga banyaknya rombongan yang akan ikut serta pada kunjungan kenegaraannya, setelah terakhir kali datang ke Indonesia 47 tahun silam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com