Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Kalla soal Pemenuhan Target "Tax Amnesty"

Kompas.com - 24/02/2017, 22:16 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla bicara soal upaya pemerintah menggenjot penerimaan pajak melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty yang tinggal tersisa satu bulan. 

Menurut Wapres, program tax amnesty adalah kebaikan hati pemerintah kepada mereka yang belum menyelesaikan persoalan pajak, baik yang disengaja maupun tidak.

“Ini mengampuni. Nah, kita juga kenal itu bersifat sukarela, tidak semua orang wajib. Apalagi kalau laporannya betul, buat apa minta maaf?” kata Kalla di Istana Wapres, Jumat (24/2/2017).

(Baca: Pemerintah Diminta Jaga Momentum Jelang Penutupan Periode II "Tax Amnesty")

Untuk diketahui, pemerintah mematok target Rp 165 triliun uang tebusan dari program tersebut hingga Maret 2017.

Namun, hingga sore tadi uang tebusan yang masuk baru Rp 112 triliun. Di sejumlah kesempatan, Wapres mengatakan, pemerintah terus berupaya mensosialisasikan program tersebut ke masyarakat.

Meski begitu, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memaksa masyarakat mengikuti program tersebut.

“(Hanya) kalau dia tidak memanfaatkan, nanti di belakang hari dia akan salah sendiri juga,” ujarnya.

Ia menambahkan, program pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan khusus yang dibuat pemerintah bagi mereka yang belum taat administrasi.

(Baca: Misbakhun: Putusan MK Perkuat Keabsahan "Tax Amnesty")

Namun, kata Wapres, bila dalam pelaksanaanya hanya sedikit wajib pajak yang mengikuti tax amnesty artinya ada nilai positif yang bisa diambil.

“Kalau tidak banyak (yang ikut) tax amnesty, berarti tidak banyak juga orang yang salah,” ujarnya.

Kompas TV Penerimaan Pajak Tertinggi, Pemasukan Cukai Berkurang

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com