Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/02/2017, 08:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak banyak pemimpin yang mau mengungkap borok yang terjadi di bangsanya sendiri. Presiden Joko Widodo sedikit di antaranya.

Ketika menyampaikan pidato dalam acara pelantikan pengurus Partai Hanura di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, 22 Februari 2017 lalu, Jokowi buka-bukaan tentang kondisi bangsa Indonesia saat ini.

"Banyak yang bertanya kepada saya, apa demokrasi kita kebablasan? Saya jawab, ya demokrasi kita sudah terlalu kebablasan," ujar Jokowi.

"Praktik politik demokrasi kita membuka peluang artikulasi politik yang ekstrem, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila," lanjut dia.

Bentuknya, menurut Jokowi, sangat konkret. Suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA dijadikan alat untuk saling serang, saling menjatuhkan lawan politik, sekaligus dijadikan alat untuk raih simpati rakyat.

(Baca: Jokowi Minta Ahok Tak Pusingkan Pendanaan Pembangunan MRT)

"Penyimpangan praktik itu mengambil bentuk nyata. Seperti yang kita lihat belakangan ini, politisasi SARA. Saling memaki dan menghujat. Kalau diteruskan bisa menjurus pada memecah belah bangsa kita," ujar Jokowi.

Masyarakat Indonesia menjadi lupa akan karakter bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam. Masyarakat Indonesia larut dalam perang semu. Namun, Jokowi meyakini, guncangan yang dialami bangsa tak membuat Indonesia terpecah belah.

Ia yakin bangsa Indonesia saat ini masih bersatu, meski ia mengakui, pemerintah harus menjadi garda depan dalam memperbaiki konsep-konsep kebangsaan dan kemajemukan yang rusak akibat politisasi SARA.

"Ini juga menjadi ujian yang nantinya, kalau bisa dilalui dengan baik, akan membuat kita semakin matang dan tahan uji, bukan melemahkan," ujar Jokowi.

Setelah 138 hari tidak bertemu Ahok

Catatan menarik terselip usai Jokowi melontarkan pernyataannya soal politisasi SARA di acara Hanura itu. Setelah 138 hari tidak tampil bersama di hadapan publik, Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu kembali dalam acara itu.

Pernyataan Jokowi tentang politisasi agama dan pertemuan Jokowi dengan Basuki ini menjadi dua momen penting, bahkan cenderung menjadi peristiwa penuh makna yang menghiasi dinamika politik Indonesia.

Tercatat, pertemuan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terakhir itu terjadi 30 September 2016 lalu. Saat itu, Basuki mendampingi Presiden Jokowi meninjau proyek light rail transit (LRT) di kawasan Tol Jagorawi dan MRT di bawah Bundaran HI.

(Baca: Jokowi-Basuki, 139 Hari yang Lalu dan Sekarang...)

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com