Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Jokowi Bicara Politisasi SARA...

Kompas.com - 24/02/2017, 08:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak banyak pemimpin yang mau mengungkap borok yang terjadi di bangsanya sendiri. Presiden Joko Widodo sedikit di antaranya.

Ketika menyampaikan pidato dalam acara pelantikan pengurus Partai Hanura di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, 22 Februari 2017 lalu, Jokowi buka-bukaan tentang kondisi bangsa Indonesia saat ini.

"Banyak yang bertanya kepada saya, apa demokrasi kita kebablasan? Saya jawab, ya demokrasi kita sudah terlalu kebablasan," ujar Jokowi.

"Praktik politik demokrasi kita membuka peluang artikulasi politik yang ekstrem, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila," lanjut dia.

Bentuknya, menurut Jokowi, sangat konkret. Suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA dijadikan alat untuk saling serang, saling menjatuhkan lawan politik, sekaligus dijadikan alat untuk raih simpati rakyat.

(Baca: Jokowi Minta Ahok Tak Pusingkan Pendanaan Pembangunan MRT)

"Penyimpangan praktik itu mengambil bentuk nyata. Seperti yang kita lihat belakangan ini, politisasi SARA. Saling memaki dan menghujat. Kalau diteruskan bisa menjurus pada memecah belah bangsa kita," ujar Jokowi.

Masyarakat Indonesia menjadi lupa akan karakter bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam. Masyarakat Indonesia larut dalam perang semu. Namun, Jokowi meyakini, guncangan yang dialami bangsa tak membuat Indonesia terpecah belah.

Ia yakin bangsa Indonesia saat ini masih bersatu, meski ia mengakui, pemerintah harus menjadi garda depan dalam memperbaiki konsep-konsep kebangsaan dan kemajemukan yang rusak akibat politisasi SARA.

"Ini juga menjadi ujian yang nantinya, kalau bisa dilalui dengan baik, akan membuat kita semakin matang dan tahan uji, bukan melemahkan," ujar Jokowi.

Setelah 138 hari tidak bertemu Ahok

Catatan menarik terselip usai Jokowi melontarkan pernyataannya soal politisasi SARA di acara Hanura itu. Setelah 138 hari tidak tampil bersama di hadapan publik, Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu kembali dalam acara itu.

Pernyataan Jokowi tentang politisasi agama dan pertemuan Jokowi dengan Basuki ini menjadi dua momen penting, bahkan cenderung menjadi peristiwa penuh makna yang menghiasi dinamika politik Indonesia.

Tercatat, pertemuan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terakhir itu terjadi 30 September 2016 lalu. Saat itu, Basuki mendampingi Presiden Jokowi meninjau proyek light rail transit (LRT) di kawasan Tol Jagorawi dan MRT di bawah Bundaran HI.

(Baca: Jokowi-Basuki, 139 Hari yang Lalu dan Sekarang...)

Pentingnya pertemuan Jokowi dan Basuki itu seolah-olah dirasakan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

Maka dari itu, tidak heran. saat acara sesi foto bersama di penghujung acara partainya, OSO—sapaan akrab Oesman—spontan memanggil Basuki untuk berfoto bersama-sama di atas panggung. Padahal, acara sesi foto itu awalnya hanya diperuntukkan bagi para pengurus baru partai dan Presiden Jokowi. Melihat itu pun, Jokowi tidak keberatan.

Bahkan, Basuki atau yang populer disapa Ahok itu mengambil posisi foto di samping Jokowi. Rupanya, publik tak butuh waktu lama lagi untuk melihat Jokowi dan Basuki tampil bersama.

(Baca: Jokowi Acungi Jempol atas Cepatnya Pembangunan Simpang Susun Semanggi)

Selang sehari, Jokowi dan Basuki kembali tampil bersama, yakni saat Jokowi blusukan meninjau proyek Simpang Susun Semanggi dan proyek mass rapid transit (MRT) di 300 meter di bawah Jalan Jenderal Sudirman.

Bedanya, jika dalam blusukan terakhir Jokowi lebih banyak mengobrol berdua dengan Basuki, kali ini hampir tidak ada momen "intim" antara mantan orang nomor satu dan dua di Ibu Kota yang sama-sama diusung PDI Perjuangan itu.

Pengamatan Kompas.com, sejak menginjakkan kaki untuk kali pertama ke proyek Simpang Susun Semanggi sekitar pukul 10.45 WIB, Presiden Jokowi disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Direktur Utama PT Wijaya Karya Bintang Perbowo, dan Gubernur Basuki.

(Baca: Jokowi: Demokrasi Kita Sudah Kebablasan)

Mereka langsung berjalan menuju ke maket Simpang Susun Semanggi untuk mendapat pemaparan singkat. Di sela-sela itu, Jokowi dan Basuki memang tampak mengobrol. Namun, obrolan itu juga diikuti oleh pejabat lain, bukan hanya mereka berdua.

Momen pertemuan Jokowi dan Basuki baru terlihat saat Basuki menumpang mobil Presiden untuk berpindah lokasi blusukan dari Simpang Susun Semanggi ke proyek MRT.

Selama sekitar 10 menit, keduanya berada di dalam mobil. Entah apa yang dibicarakan keduanya. Setelah sampai proyek MRT, situasi juga kembali seperti sedia kala.

Jika pada pertemuan terakhir, pihak protokoler Istana memberikan kesempatan Jokowi dan Basuki untuk berbincang empat mata dengan waktu yang lama, kali ini peristiwa serupa tidak terulang lagi.

Perlu dicatat pula, pertemuan Jokowi dan Basuki dua hari berturut-turut ini juga merupakan yang pertama semenjak Basuki terlibat perkara penodaan agama hingga saat ini menjadi terdakwa.

Pertemuan ini pun merupakan yang pertama semenjak Jokowi menyatakan tidak akan mengintervensi perkara hukum mantan mitra kerjanya itu.

Kompas TV Presiden Joko Widodo berjanji jembatan layang simpang susun Semanggi, Jakarta siap beroperasi bulan Juli dan diresmikan selambat-lambatnya 17 agustus tahun ini.Presiden meyakini jembatan layang ini mampu mengurangi 30-40 persen kemacetan di ibu kota. Usai meninjau proyek simpang susun Semanggi, Presiden meninjau proyek pembangunan MRT di kawasan Setiabudi, Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com