Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP Muhammadiyah: Perbedaan Pilihan Jangan Ganggu Kehidupan Berbangsa

Kompas.com - 13/02/2017, 20:14 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Pusat Mihammadiyah mengimbau kepada semua anggota masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan jelang hari pencoblosan pemilihan kepala daerah serentak pada Rabu (15/2/2017) lusa.

Hal ini disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam konferensi pers yang digelar di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

Menurut Mu'ti, perbedaan pandangan politik harus tetap dihormati dan tidak dijadikan sebagai alat untuk berseteru karena nantinya dapat memecah belah persatuan.

"Seluruh warga hendaknya menjaga kebersamaan dan kerukunan bahwa perbedaan pilihan politik tidak menjadi faktor keretakan dan disintegrasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Mu'ti.

Ia juga mengimbau warga Muhammadiyah menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin daerah yang berakhlak mulia, amanah, jujur, bersih, kompeten, dekat dengan rakyat, serta peduli terhadap perkembangan dakwah dan perjuangan umat Islam.

Selain itu, lanjut Mu'ti, PP Muhammadiyah juga meminta penyelenggara, termasuk aparat keamanan, untuk bersikap netral dan memberikan jaminan keamanan dan kedamaian selama pemilihan kepala daerah berlangsung.

"Pilkada serentak hendaknya dijadikan proses dan mekanisme politik yang demokratis dan bermartabat dalam memilih pemimpin daerah yang terbaik dan menjadi suri tauladan bagi kehidupan bangsa," ujarnya.

Ada 101 daerah yang akan menggelar pesta demokrasi tersebut. Rinciannya, tujuh provinsi akan menggelar pilgub, serta 18 kota dan 76 kabupaten menggelar pilkada.

Kompas TV Warga negara Indonesia akan melaksanakan Pilkada Serentak 2017. Satu suara sangat berharga untuk menentukan nasib 5 tahun ke depan. Berikan suara kamu tanggal 15 Februari 2017. Suara kamu sangat menentukan dalam Pesta Demokrasi Indonesia. Ayo, jangan lupa pergi ke TPS dan siap mencoblos!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com