Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto-GNPF MUI Bertemu, Ketua MPR Yakin Aksi 112 Aman dan Tertib

Kompas.com - 10/02/2017, 18:07 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengaku senang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyempatkan waktu untuk bertemu dengan tokoh Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Dialog antara kedua pihak tersebut diyakini bisa membuat suasana menjadi lebih aman dan tertib, terutama jelang aksi 11 Februari 2016 atau yang lebih dikenal dengan aksi 112.

"Saya senang hari ini membaca Pak Wiranto ketemu dengan (GNPF) MUI dan (pimpinan) aksi damai itu," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

"Saya percaya masing-masing pihak akan menjaga, sehingga (aksi) akan selesai dengan baik, aman dan tertib," ujarnya.

Berkaitan dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat, menurut dia, akan baik jika diselesaikan dengan jalan berdialog.

Untuk mengamankan aksi 112, Zulkifli berharap aparat penegak hukum bisa bekerja maksimal untuk menjaga agar aksi tetap berjalan dengan aman dan tentram, serta tidak mengganggu ketertiban.

"Kan sudah ada pertemuan, ada dialog. Kita berprasangka baik saja," ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

(Baca: Bahas Aksi 11 Februari, Tim Advokasi GNPF MUI Temui Wiranto)

GNPF MUI merupakan pihak penyelenggara aksi bela Islam, termasuk dua aksi sebelumnya pada 4 November dan 2 Desember 2016.

Bachtiar mengatakan, GNPF MUI dan ormas Islam lainnya telah sepakat dengan kepolisian untuk memusatkan kegiatan di Masjid Istiqlal.

Aksi akan diisi dengan kegiatan ibadah seperti shalat berjamaah, mengaji, mengkhatamkan Al Quran, tausiah, dan dzikir. Mereka juga menggelar doa bersama agar Pilkada serentak pada 15 Februari mendatang berlangsung lancar.

Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengimbau keras panitia dan massa aksi tidak menyusupi janji kegiatan ibadahnya dengan kepentingan politik.

Sebab, Tito mencium aroma politik dalam rencana aksi tersebut. (Baca: Kapolri Cium Aroma Politik dalam Rencana Aksi 112)

Kompas TV Aksi 411 dan 212 Jadi Sorotan di Penghujung 2016

Aroma politik itu diakui Tito terlihat dari pernyataan sejumlah pemuka agama, selebaran, dan media sosial. Isi kegiatan yang dimaksud berhubungan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Adapun aksi 112 yang tadinya berupa jalan kaki dan orasi dari Monas ke Bundaran HI akhirnya disepakati menjadi kegiatan ibadah di Masjid Istiqlal. Jika massa aksi melanggar kesepakatan, maka polisi mengancam akan membubarkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com