Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Aksi 11 Februari, Tim Advokasi GNPF MUI Temui Wiranto

Kompas.com - 09/02/2017, 12:09 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), Kapitra Ampera, mendatangi kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017).

Kedatangannya untuk menemui Menko Polhukam Wiranto.

Dalam pertemuan pada hari ini, akan dibahas rencana pengerahan massa pada 11 Februari 2017.

Kapitra membantah pengerahan massa 11 Februari disebut sebagai aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

"Kami ini bukan politisi atau parpol yang mau demo. Kami tidak pernah mau demo. Kami ini mau beribadah, mau silaturahim, gerak jalan, dan sebagainya. Bukan demo, kalau demo itu kan kesannya melakukan protes atas sesuatu yang kita tidak puas, tidak diapresiasi," ujar Kapitra di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis.

Kapitra mengatakan, pada 11 Februari, GNPF MUI akan melakukan kegiatan yang jauh dari definisi demonstrasi.

"Kami ini kan mau bangun gerak jalan sehat, sambil zikir dan shalat bersama. Itu bukan demo," kata dia.

Dia juga menegaskan bahwa aksi yang akan dilakukan GNPF MUI tidak melanggar undang-undang. 

Ia membantah jika aksi tersebut dikaitkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak DKI Jakarta pada 15 Februari 2017.

Oleh sebab itu, pemerintah maupun aparat keamanan tidak bisa melarang kegiatan yang tidak melanggar hukum.

Meski demikian, Kapitra belum bisa menjelaskan hal-hal teknis terkait rencana kegiatan tersebut.

"Kita lihat besok. Sesuatu yang tidak melanggar hukum tidak boleh dilarang. Saya belum bisa memutuskan, nanti para ulama yang memutuskan. Seperti apa rencana mereka. Saya ini dari tim advokasi yang diberi kuasa," kata Kapitra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com