Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Presiden Enggak Bisa Diatur, Jadi Enggak Ada yang Bisa Larang

Kompas.com - 03/02/2017, 19:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, Presiden Joko Widodo merupakan sosok orang yang tidak mau diatur-atur.

Pernyataan tersebut merespons pernyataan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan, ada tiga orang di lingkar Jokowi yang melarang Presiden bertemu SBY.

"Presiden itu, satu yang mau saya bilang ke Anda-Anda, enggak bisa diatur-atur. Jadi enggak adalah yang bisa melarang-larang Presiden (bertemu SBY)," ujar Luhut di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

"Orang itu sering salah melihat. Salah mempersepsikan, Presiden itu seolah-olah bisa diatur-atur sama si Badu, si Polan, Enggak pernah begitu," kata dia.

Jokowi, menurut Luhut, memang merupakan seorang pendengar yang baik. Jokowi selalu mendengarkan masukan dari kiri dan kanannya.

Namun, soal apa yang akan diputuskan nanti, hal itu murni keluar dari kajian dan pertimbangannya sendiri.

"Presiden selalu menerima pendapat, iyes. Beliau dengerin, beliau pelajari. Tapi beliau juga yang putusin sendiri," ujar Luhut.

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat mengatakan, ada pihak yang melarang Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengannya.

Pihak tersebut, kata SBY, adalah orang-orang yang berada di lingkaran Presiden.

"Konon, beliau (Jokowi) ingin bertemu dengan saya, tapi dilarang oleh dua atau tiga orang di sekitar beliau untuk bertemu saya. Hebat juga dua-tiga orang itu bisa melarang Presiden bertemu sahabatnya," kata SBY dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (1/2/2017).

(Baca: SBY: Ada yang Larang Presiden Jokowi Bertemu Saya)

SBY memendam keinginannya untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. SBY ingin bertemu Jokowi untuk mengklarifikasi segala hal yang dikaitkan dengannya.

SBY merasa dituduh menggerakkan dan mendanai aksi damai pada 4 November 2016, tudingan terkait upaya makar, dan sejumlah tuduhan lainnya.

"Sayang sekali, saya belum ada kesempatan bertemu Presiden Jokowi. Kalau bertemu, saya ingin bicara blakblakan, siapa yang menyampaikan informasi dan intelijen kepada beliau kalau saya mendanai 411, dan lain-lain," ujar SBY.

"Saya ingin melakukan klarifikasi secara baik, dengan tujuan dan niat yang baik, agar tidak menyimpan praduga atau saling curiga," ucapnya.

(Baca juga: Gayung SBY yang Tak Bersambut...)

Kompas TV SBY Keluhkan Hoax, Ini Respons Presiden Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com