Paham ISIS Masuk Kemendagri

JAKARTA, KOMPAS — Tak hanya di Kementerian Keuangan, paham radikal yang disebarkan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah juga ditengarai memengaruhi sejumlah pegawai di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menguatkan pentingnya upaya menangkal penyebaran paham itu di birokrasi.

"Di kami (Kementerian Dalam Negeri) juga ada yang sama (seperti Kementerian Keuangan), tetapi itu individu. Banyak yang tahu-tahu minta mundur, ada yang menghilang dengan keluarganya, ada pula yang anaknya tahu-tahu hilang," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (30/1).

Sebelumnya, salah satu WNI bernama Triyono Utomo Abdul Sakti dideportasi dari Turki karena diduga terkait dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS/ISIS). Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu dipulangkan bersama istri dan anaknya. Hingga kini ia masih menjalani pemeriksaan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Menurut Tjahjo, adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang terpengaruh paham ISIS tidak berarti kelompok itu telah menarget kalangan birokrat.

(Baca: Menyelisik "Orang Pintar" Masuk ISIS...)

Kelompok itu disebutnya hanya mencari orang-orang yang mudah dipengaruhi. Dan, banyak kalangan birokrat yang gampang dipengaruhi.

Oleh karena itu, Tjahjo meminta para pejabat di Kemendagri untuk mencermati fenomena itu. Tjahjo pun meminta seluruh pemerintah daerah untuk menangkal fenomena yang sama.

Tak sebatas itu, di lingkungan Kemendagri, Tjahjo juga berupaya membuat forum-forum pertemuan untuk menguatkan paham kebangsaan pegawai. Hal ini dinilai penting agar pegawainya tidak mudah terpengaruh paham radikal lain.

Hal itu salah satunya dengan pembekalan kepada pejabat eselon I-IV di Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang digelar kemarin. Salah satu tokoh yang dihadirkan adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj.

(Baca: Satu Simpatisan ISIS Asal Jakarta Diketahui Lulusan S-2 Australia)

Terkait paham ISIS yang sudah masuk ke birokrasi, Said mengusulkan dihidupkan kembali Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

"Namun, semangatnya harus berbeda dengan (P4) di era Orde Baru. Semangatnya harus dalam rangka memperkuat kebangsaan di tengah ancaman radikalisme," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk memantau aktivitas PNS.

Terpaparnya kaum berpendidikan tinggi dengan paham radikal, menurut pengamat terorisme Al Chaidar, disebabkan berbagai kondisi. Ada yang menjadikannya sebagai pelarian dari masalah sehingga pendekatannya pun tidak melulu untuk menyebar teror. (APA/IAN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 31 Januari 2017, di halaman 3 dengan judul "Paham NIIS Masuk Kemendagri".