Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Terima Disebut PKI, Teten Masduki Adukan Dosen ke Polisi

Kompas.com - 27/01/2017, 17:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima orang kuasa hukum Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mendatangi Piket Siaga Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017) sore.

Pengamatan Kompas.com, mereka datang sekitar pukul 15.45 WIB. Mereka lalu berjalan memasuki Piket Siaga Bareskrim Polri. Sekitar pukul 16.20 WIB, kelimanya keluar.

Kepada wartawan, salah seorang kuasa hukum Teten, Ifdal Kasim mengatakan, pihaknya mengadukan dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik dan menyebarkan konten negatif di media sosial yang dilakukan seorang dosen.

"Kami melaporkan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE yang diduga dilakukan oleh seorang bernama Alfian Tanjung," ujar Ifdal.

(baca: Dituduh Kader PKI oleh Dosen, Teten Masduki Berencana Lapor Polisi)

Alfian, kata Ifdal, mengatakan bahwa Teten merupakan kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tidak hanya itu, Alfian, lanjut Ifdal, juga mengatakan bahwa gedung Kantor Staf Presiden (KSP) yang terletak di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Presiden, sering dijadikan tempat rapat PKI oleh Teten dan kawan-kawannya.

"Itu tuduhan yang sangat serius dan kami anggap sebagai satu upaya mendelegitimasi personal Teten dan lembaga Kantor Staf Presiden yang diatur dalam undang-undang," ujar dia.

Dalam aduannya ini, Ifdal dan rekan sesama kuasa hukumnya membawa barang bukti berupa video berisi pernyataan Alfian di hadapan jemaah masjid. Sejumlah berita di media online pun turut dijadikan barang bukti.

Meski demikian, Ifdal mengaku, belum membuat laporan polisi resmi. Lantaran datang terlalu sore, laporan resmi baru akan dibuat beberapa hari mendatang.

Sebelumnya, Teten sudah melayangkan surat somasi ke Alfian Tanjung yang berprofesi sebagai dosen Uhamka itu. Teten meminta klarifikasi Alfian soal pernyataannya di depan jemaah masjid.

"Saya sudah kirim somasi sejak dua minggu lalu. Kami meminta saudara Alfian menarik ucapannya dan meminta maaf," ujar Teten di Kompleks Istana Presiden, Selasa (24/1/2017).

"Tidak benar setiap jam 20.00 WIB ada rapat PKI. Saya juga bukan kader PKI. Ini fitnah yang harus dia pertanggungjawabkan," lanjut dia.

Namun, dua pekan berlalu, Alfian tidak kunjung merespons somasi itu. Maka, Teten melaporkan Alfian ke polisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com