Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Anggap Sosialisasi Pilkada di Daerah Masih Kurang

Kompas.com - 23/01/2017, 14:52 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri menilai, masih ada sejumlah penyelenggara pemilu di daerah yang belum memberikan informasi dengan baik terkait penyelenggaraan pilkada serentak.

Hal itu diketahui Kontras dari kajian yang dilakukan di 15 wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam kurun waktu 20 hari terakhir. Kajian itu melibatkan mitra lokal Kontras, kelompok pendamping, serta media.

"Perlu ada perluasan informasi hal-hal apa saja yang akan dikembangkan, diperbaiki dan ditingkatkan dari pengelolaan sebuah daerah oleh para kandidat pasangan," kata Puri di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (23/1/2017).

"Informasi ini penting untuk mengetahui bagaimana cara dan strategis kandidat pasangan untuk bisa memenuhi hak-hak dasar dan kolektif warga," ucapnya.

Adapun 15 wilayah itu meliputi Aceh, Banten, Gorontalo, Jepara, Pati, Payakumbuh, Jayapura, Pekanbaru, Buleleng, Buol, Kolaka Utara, Banggai Kepulauan, Bombana, Takalar dan Mesuji.

Untuk di Pati misalnya, menurut Putri, tidak banyak informasi yang dapat diikuti masyarakat seputar pelaksanaan kontestasi daerah itu. Informasi yang cenderung menguat justru terkait monopoli politik yang terjadi di daerah tersebut.

"Minimnya informasi dan sosialisasi juga menguat terjadi di Jayapura. Meski harapan warga cukup tinggi untuk mendapatkan keberlanjutan infrastruktur, tapi akibat KPU yang kurang gesit memberikan sosialisasi proses pilkada, suksesi politik ini tidak banyak tersosialisasikan," kata Putri.

Persoalan lain yakni terkait pengerahan TNI/Polri di Kabupaten Buol untuk untuk menyebarkan informasi.

Menurut dia, kerja sama antara penyelenggara pemilu dengan kedua institusi itu akan menimbulkan persoalan baru bila tidak dilakukan secara transparan.

Ia menambahkan, salah satu cara terbaik untuk mengenalkan visi-misi kandidat pasangan kepala daerah yaitu melalui debat terbuka.

Namun, ia menilai, pelaksanaan debat belum merata dan cenderung hanya terjadi di kota-kota besar.

Kompas TV Menjaga Demokrasi Pilkada Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com