Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizieq Shihab Kembali Sambangi DPR

Kompas.com - 17/01/2017, 11:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab kembali menyambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Kali ini, Rizieq dan jajarannya akan menemui Komisi III DPR untuk membahas soal aksi yang dilakukan pihaknya di Mabes Polri, Senin (16/1/2017).

Sebelumnya, ia bersama tokoh-tokoh Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) bertemu dengan pimpinan DPR.

"Dalam rangka untuk membahas atau menyampaikan persoalan yang sudah kami sampaikan di Mabes Polri," ujar Rizieq, Selasa.

(Baca: Satu Jam Bertemu, Ini Hasil Audiensi Polri-Perwakilan Demonstran)

Komisi III sebagai mitra pemerintah di bidang keamanan, kata Rizieq, perlu mendapatkan laporan terkait kerja aparat penegak hukum di lapangan.

"Nanti selesai pertemuan (tujuan pertemuan) akan kami sampaikan," tuturnya.

Dalam aksi kemarin, setidaknya ada lima poin yang disampaikan demonstran dalam audiensi dengan pihak Polri selama satu jam itu.

(Baca: Soal Tuntutan Demonstran, Ini Komentar Polri)

 

Mereka minta agar Polda Jawa Barat menindak adanya ormas yang melakukan tindakan anarkistis.

Tuntutan ini merujuk pada bentrok antara FPI dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Bandung, Jawa Barat, pada pekan lalu.

Mereka menganggap adanya pelanggaran hukum oleh GMBI, tetapi dibiarkan oleh petugas.

(Baca: Ke DPR, Rizieq Shihab Curhat Merasa Jadi Korban Kriminalisasi)

Perwakilan tersebut juga menganggap polisi pilih kasih terhadap laporan yang diterima.

Perwakilan ormas tersebut juga menyayangkan bentrok yang terjadi antara FPI dan GMBI terjadi seusai pemeriksaan pemimpin FPI Rizieq Shihab di Mapolda Jawa Barat.

Mereka juga meminta agar Kapolda Irjen Anton Charliyan dicopot dari jabatannya. Selain itu, Polri diminta waspada dengan indikasi bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Terkait tuntutan tersebut, Polri akan menindaklanjuti laporan itu.

Kompas TV Sukmawati Cek Perkembangan Kasus Dugaan Penghinaan Pancasila
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Nasional
JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Nasional
PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com