Soal Tuntutan Demonstran, Ini Komentar Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto mengatakan, sebanyak 17 perwakilan peserta demo menemui perwakilan Polri untuk menyampaikan tuntutan.

Setidaknya ada lima poin yang disampaikan dalam audiensi selama satu jam itu.

"Mereka minta agar Polda Jawa Barat jangan ada pembiaran indikasi adanya ormas yang melakukan tindakan anarkistis," ujar Rikwanto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/1/2017).

Tuntutan ini merujuk pada bentrok antara Front Pembela Islam (FPI) dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Bandung, Jawa Barat, pada pekan lalu.

Rikwanto mengatakan, perwakilan pengunjuk rasa itu menduga adanya pelanggaran hukum oleh GMBI, tetapi dibiarkan oleh petugas.

Perwakilan tersebut juga menganggap polisi pilih kasih terhadap laporan yang diterima.

"Diharapkan Polri bisa bekerja profesional dan tidak berpolitik karena menduga Polri hari-hari ini seperti berpolitik," kata Rikwanto.

Perwakilan ormas tersebut juga menyayangkan bentrok yang terjadi antara FPI dan GMBI terjadi seusai pemeriksaan pemimpin FPI Rizieq Shihab di Mapolda Jawa Barat.

Mereka juga meminta agar Kapolda Irjen Anton Charliyan dicopot dari jabatannya. Selain itu, Polri diminta waspada dengan indikasi bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Polri juga harus paham adanya ancaman dari PKI supaya bisa memilah-milah di lapangan," kata Rikwanto saat membacakan tuntutan massa.

Rikwanto mengatakan, aspirasi itu juga disampaikan dalam bentuk tertulis beserta video rekaman.

Polri, kata dia, menyambut positif tuntutan mereka. Ia memastikan Polri akan menindaklanjuti laporan itu.

"Kami akan lakukan pendalaman informasi tersebut. Butuh waktu dan ada mekanisme tersendiri," kata Rikwanto.